Dorong Layanan Sosial Berkualitas, Pemprov PBD Wajibkan Akreditasi LKS dan Sertifikasi SDM Sosial

SORONG, iNewssorongraya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi lembaga dan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) sosial. Langkah konkret ini ditandai dengan penyelenggaraan kegiatan Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Sertifikasi SDM Sosial Tahun 2025, yang digelar oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Selasa (5/8/2025), di Kota Sorong.

Baca Juga

Waspada Gempa Besar di Papua Barat Daya, Pemprov Siapkan Aplikasi Tanggap Darurat

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, mewakili Gubernur Elisa Kambu. Dalam sambutannya, Kareth menegaskan pentingnya akreditasi dan sertifikasi guna meningkatkan kredibilitas lembaga dan tenaga sosial lokal.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh mendorong akreditasi resmi bagi LKS dan sertifikasi SDM sosial agar pelayanan kepada masyarakat rentan bisa dilaksanakan secara profesional dan berkualitas,” ujar Yakob Kareth.

20 LKS Ikut serta, 100 Relawan Disertifikasi

Baca Juga

Gubernur Papua Barat Daya Pastikan Tambang GAG Aman, Lingkungan Alam Raja Ampat Tetap Terjaga

Kegiatan ini diikuti oleh 20 perwakilan LKS se-Papua Barat Daya, serta 100 relawan sosial yang akan mengikuti pelatihan sertifikasi. Para peserta dibekali materi langsung dari Kementerian Sosial RI dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, sebagai bagian dari program nasional peningkatan mutu layanan sosial di seluruh wilayah Indonesia timur.

Ketua Panitia Marius Solossa dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini bertujuan menjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan keluarga miskin.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh LKS di Papua Barat Daya mendapatkan akreditasi resmi. Ini bagian dari transformasi pelayanan sosial yang lebih profesional, modern, dan sesuai standar nasional,” tegas Solossa.

Baca Juga

Papua Barat Daya Berbenah! Dermaga Baru di Kabupaten Sorsel Siap Percepat Ekonomi Pesisir

Pentingnya Sertifikasi: Legalitas dan Profesionalisme SDM Sosial

Solossa menambahkan bahwa mayoritas tenaga sosial di daerah, seperti pendamping PKH, relawan Tagana, pengurus LKS, dan penyuluh sosial belum memiliki sertifikasi kompetensi formal. Padahal, pengakuan legal atas kapasitas mereka sangat krusial untuk meningkatkan kualitas intervensi sosial, termasuk rehabilitasi, pemberdayaan, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Sertifikasi ini adalah pengakuan kompetensi dan profesionalisme. Dengan sertifikat, para tenaga sosial kita akan lebih kredibel, dihormati, dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam bertugas,” jelasnya.

Baca Juga

Raja Ampat Terancam Sampah Kiriman, Pemprov PBD Gerak Cepat Pastikan Keberlanjutan Sektor Pariwisata

Respons terhadap Tingginya Kasus Sosial

Baca Juga

Banyak Pegawai Terlambat, Satpol PP Kunci Pagar Saat Apel Perdana Pemprov Papua Barat Daya

Data menunjukkan tingginya kebutuhan layanan sosial di Papua, termasuk di wilayah Papua Barat Daya. Banyak kelompok rentan membutuhkan intervensi cepat, baik dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, hingga layanan hukum. Program sertifikasi SDM dan akreditasi LKS ini diharapkan menjadi solusi untuk menghadirkan pelayanan sosial yang tepat sasaran dan berkualitas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari target nasional Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan tata kelola lembaga sosial di seluruh Indonesia, terutama di wilayah timur yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan SDM.

Editor : Chanry Suripatty