Dukung Kesejahteraan Buruh, Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Komitmen Regulasi Berkeadilan

SORONG, iNewssorongraya.id – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Provinsi Papua Barat Daya berlangsung meriah dan penuh semangat kolaborasi. Acara yang digelar di Gedung Jumame, Senin (5/5/2025), mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” dan dikemas dengan tajuk Mayday is Kolaborasi Day, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan komunitas buruh.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang hadir langsung dalam perayaan tersebut menyampaikan penghargaan tinggi terhadap kontribusi para pekerja dalam pembangunan daerah dan bangsa. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan para buruh.

"Para buruh adalah pilar utama penggerak kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka layak mendapatkan tempat, perlindungan, dan dukungan yang bermartabat," ujar Gubernur Elisa Kambu.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong regulasi yang berpihak pada pekerja serta menciptakan iklim kerja yang adil dan harmonis. Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Namun di tengah suasana perayaan, suara kritis juga disuarakan. Ketua DPD Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (Pelikha) Papua Barat Daya menyoroti masih maraknya pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan. Ia menekankan bahwa sejumlah perusahaan di wilayah ini masih abai terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan lebih mengandalkan aturan internal.

"Pelanggaran seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa prosedur yang jelas masih sering terjadi. Ini menunjukkan kesenjangan besar antara perlindungan hukum dan realitas di lapangan," tegasnya.

Ia juga mendesak kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya, sebagai langkah konkret untuk memberikan keadilan bagi para pekerja yang selama ini harus ke luar daerah untuk mencari keadilan.

"Tanpa PHI, buruh harus mengeluarkan biaya besar dan menghadapi proses panjang demi memperjuangkan hak-haknya. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal kemanusiaan," tandasnya.

May Day di Papua Barat Daya tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, menyuarakan hak, dan mendorong perubahan nyata demi masa depan buruh yang lebih adil dan bermartabat.

Editor : Hanny Wijaya