Anggota DPD RI Tolak Pengangkatan AKBP Choiruddin sebagai Kabid Propam Polda Papua Barat Daya

SORONG, iNewssorongraya.id - Kontroversi mencuat atas keputusan mutasi AKBP Choiruddin Wahid sebagai Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Papua Barat Daya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Barat Daya, Paul Vinsen Mayor, menolak penempatan tersebut dan mendesak Kapolri untuk membatalkan promosi jabatan eks Kapolres Teluk Bintuni tersebut.
Paul Vinsen Mayor, yang duduk di Komite I DPD RI dengan bidang tugas mencakup politik, pemerintahan, hukum, HAM, serta pertahanan dan keamanan, menegaskan bahwa mutasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025 tertanggal 12 Maret 2025 itu harus dikaji ulang. Ia beralasan, langkah ini penting untuk menjaga marwah serta wibawa institusi Polri di mata publik.
“Sebagai mitra strategis Polri, saya tegas menolak pengangkatan AKBP Choiruddin Wahid sebagai Kabid Propam Polda Papua Barat Daya dan meminta agar digantikan dengan pejabat lain yang lebih layak serta memiliki rekam jejak yang bersih,” ujar Paul Vinsen Mayor pada Kamis (26/3/2025).
Ia juga meminta agar Kapolri segera melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Choiruddin dan memastikan pejabat yang ditempatkan di posisi tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi.
Tuntutan Keluarga Iptu Tomi Samuel Marbun
Sebelumnya, penolakan terhadap promosi AKBP Choiruddin Wahid juga datang dari keluarga mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Pihak keluarga meminta agar jabatan tersebut tidak diberikan kepada Choiruddin hingga ada kejelasan mengenai kasus hilangnya Iptu Tomi saat operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 18 Desember 2024.
“Kami merasa dilecehkan karena AKBP Choiruddin malah mendapat promosi jabatan, padahal sampai saat ini Iptu Tomi belum ditemukan,” kata Montery Marbun, adik Iptu Tomi, pada Rabu (19/3/2025). Keluarga mendesak agar promosi tersebut ditangguhkan demi memastikan tidak ada intervensi dalam proses investigasi yang tengah berlangsung.
Polda Papua Barat Siapkan Pencarian Tahap Ketiga
Di sisi lain, Polda Papua Barat menegaskan akan melanjutkan upaya pencarian tahap ketiga terhadap Iptu Tomi. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ongky Isgunawan, menyebut bahwa operasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan personel gabungan dari TNI-Polri dan Basarnas.
“Kami telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan menyiapkan segala kebutuhan, termasuk izin penggunaan helikopter milik Satgas Damai Cartenz untuk mendukung operasi pencarian,” ujar Ongky.
Bantahan AKBP Choiruddin Wahid
Menanggapi berbagai tudingan, AKBP Choiruddin Wahid menyatakan bahwa dirinya siap menjalani pemeriksaan terkait insiden hilangnya Iptu Tomi. Ia juga membantah semua dugaan adanya kejanggalan dalam operasi pengejaran KKB yang dipimpin oleh Iptu Tomi.
“Saya tidak menutup-nutupi apa pun. Saya siap diperiksa dan akan menjelaskan semua yang saya ketahui terkait kejadian ini,” ungkap AKBP Choiruddin kepada wartawan pada Rabu (19/3/2025). Ia juga menegaskan bahwa pencarian terhadap Iptu Tomi telah dilakukan secara maksimal namun belum membuahkan hasil.
Komisi III DPR RI Soroti Dugaan Kejanggalan
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Polda Papua Barat dengan Komisi III DPR RI, keluarga Iptu Tomi kembali menyoroti perbedaan versi informasi terkait hilangnya Iptu Tomi. Istri Iptu Tomi, Ria Tarigan, menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian dalam kronologi yang diberikan oleh pejabat kepolisian mengenai insiden tersebut.
“Saya menerima informasi berbeda dari beberapa sumber di kepolisian. Ini semakin menimbulkan tanda tanya besar bagi kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menepis dugaan sabotase dan menyatakan bahwa upaya pencarian telah dilakukan secara maksimal. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum ada hasil investigasi yang lebih mendalam.
“Kami memastikan bahwa pencarian dilakukan dengan serius dan tanpa ada unsur sabotase seperti yang dituduhkan,” tegasnya.
Desakan Publik dan Langkah Berikutnya
Kontroversi ini kini menjadi sorotan nasional, di mana banyak pihak mendesak Polri untuk lebih transparan dalam menangani kasus hilangnya Iptu Tomi. Desakan juga semakin menguat agar Kapolri mengevaluasi kembali promosi AKBP Choiruddin Wahid demi menjaga kredibilitas institusi Polri.
Publik menantikan bagaimana langkah Kapolri dalam menindaklanjuti polemik ini, serta sejauh mana upaya pencarian Iptu Tomi dapat membuahkan hasil guna memberikan kepastian bagi keluarga dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Editor : Chanry Suripatty