Politisi Muda Syafruddin Sabonnama Kritisi Kisruh Penetapan Ketua DPR Papua Barat Daya

SORONG, iNewssorongraya.id – Kisruh penetapan Ketua DPR Papua Barat Daya terus menuai sorotan. Politisi muda, Syafruddin Sabonnama, dengan tegas mengkritik kondisi pemerintahan di provinsi baru tersebut yang dinilainya tidak berjalan efektif akibat belum adanya pimpinan definitif di DPR Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, Syafruddin menilai bahwa lambannya proses penetapan pimpinan DPR Papua Barat Daya telah menghambat kinerja lembaga legislatif. Hingga kini, setelah lima bulan terbentuk, DPR Papua Barat Daya belum memiliki pimpinan definitif maupun alat kelengkapan dewan seperti komisi dan badan yang seharusnya berfungsi. “Sudah lima bulan berjalan, tapi belum ada pimpinan definitif, dan alat kelengkapan dewan pun belum terbentuk,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti dugaan penyelewengan keuangan di Sekretariat DPR Papua Barat Daya yang hingga kini belum ditindaklanjuti secara hukum. Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat, seperti tertundanya pembayaran gaji pendamping UMKM Dinas Koperasi dan Perdagangan selama satu tahun. “Bagaimana rakyat bisa menyuarakan aspirasi mereka jika DPR tidak bekerja dengan baik?” kritiknya.

Syafruddin juga menegaskan bahwa anggota DPR Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa negara telah menggaji mereka untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. “Negara sudah bayar kalian untuk menjadi wakil rakyat, tapi tugas kalian tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, ia menyebut DPRD Kota Sorong yang tetap mampu menjalankan tugasnya meski Ketua DPRD definitif belum dilantik. Menurutnya, Wakil Ketua I dan II telah dilantik, komisi serta badan telah dibentuk dan disahkan dalam paripurna, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan. “Harusnya DPR Papua Barat Daya bisa belajar dari DPRD Kota Sorong,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syafruddin juga menyoroti ketidaktertiban dalam proses administrasi di DPR Papua Barat Daya, khususnya dalam pengisian jabatan Sekretaris DPRD. Ia menegaskan bahwa seleksi untuk jabatan tersebut sudah dilakukan dengan uji kecakapan, namun hasilnya tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. “Hasil seleksi sudah ada, tapi tidak dilantik. Ini mengakibatkan pengelolaan administrasi menjadi kacau,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPR Papua Barat Daya maupun pemerintah daerah terkait kritik yang disampaikan oleh Syafruddin Sabonnama. Ia mendesak agar pihak terkait segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan persoalan kepemimpinan di DPR Papua Barat Daya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakpastian politik.

Editor : Chanry Suripatty