Kisruh Penetapan Ketua DPR PBD Memanas, Febry : Keputusan Ketum DPP Golkar Wajib Ditaati!

SORONG, iNewssorongraya.id – Kontroversi penetapan Ketua DPR Papua Barat Daya semakin memanas setelah Henry Wairara menggugat Surat Keputusan (SK) Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sengketa ini menghambat efektivitas pemerintahan di provinsi yang baru terbentuk, memicu polemik berkepanjangan di tubuh legislatif.

Baca Juga

Politisi Muda Syafruddin Sabonnama Kritisi Kisruh Penetapan Ketua DPR Papua Barat Daya

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat Daya, Febry Jein Andjar, dengan tegas menyatakan bahwa keputusan DPP Golkar bersifat final dan harus dijalankan tanpa pengecualian.

“Keputusan Ketua Umum DPP Golkar itu wajib dipatuhi. Ini bukan sunah, ini wajib!” tegas Febry dalam pernyataannya.

Lima bulan setelah pembentukan DPR Papua Barat Daya, belum ada kepemimpinan definitif maupun alat kelengkapan dewan yang berfungsi. Hal ini berdampak langsung pada kinerja legislatif yang tersendat dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Febry juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Mahkamah Partai mengenai penundaan penetapan Ketua DPR Papua Barat Daya. Namun, hingga kini, pihaknya belum pernah dimintai keterangan terkait gugatan yang diajukan oleh Henry Wairara.

“Kami kaget ketika surat itu tiba. Kami langsung melaporkan ke DPP sebagai pimpinan tertinggi kami. Semua langkah yang kami ambil di daerah ini berdasarkan instruksi DPP,” ujarnya.

Diketahui, DPP Partai Golkar sebelumnya telah memberhentikan Henry Wairara dari jabatannya sebagai Ketua DPR Papua Barat Daya dan menunjuk Ortis F. Sagrim sebagai penggantinya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai regulasi internal partai, termasuk hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang mengatur mekanisme kepemimpinan legislatif.

Febry menegaskan bahwa proses penunjukan Ketua DPR Papua Barat Daya sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Faktor-faktor seperti perolehan suara terbanyak, pengalaman di DPR Provinsi, kepengurusan partai, serta loyalitas kader menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

“Kalau saudara Henry Wairara menggugat, tanyakan langsung ke beliau! Karena hanya dia yang tahu mengapa ini terjadi,” tandas Febry.

Dalam surat keputusan terbaru, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa penunjukan Ortis Sagrim sebagai Ketua DPR Papua Barat Daya bertujuan untuk memperkuat posisi partai di legislatif dan memastikan efektivitas kerja fraksi. Oleh sebab itu, seluruh jajaran partai di Papua Barat Daya diminta segera menindaklanjuti keputusan tersebut agar transisi kepemimpinan tidak semakin berlarut-larut.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi tanggapan resmi dari DPP Golkar terkait sengketa ini. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari partai untuk mengakhiri kebuntuan politik yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan di Papua Barat Daya.

Editor : Chanry Suripatty