Massa Akhirnya Membuka Blokade Jalan Trans Papua Barat Daya Usai Mediasi dengan Aparat

Baca Juga

Kronologis Oknum TNI Aniaya Warga hingga Tewas, Massa Blokade Jalan Utama di Sorong

SORONG, iNewssorongraya.id - Setelah sembilan jam melakukan pemblokiran jalan, massa akhirnya membubarkan diri pada Minggu (16/2/2025) sekitar pukul 20.30 WIT. Keputusan ini diambil setelah Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, turun langsung ke lokasi dan meminta massa secara tegas untuk membuka blokade.

Aksi tegas namun humanis Wakapolda Papua Barat Daya,, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat berhadapan dengan massa. (FOTO : iNewssorongraya.id)

Sebelumnya, perwakilan keluarga korban bersama pihak TNI melakukan mediasi di Mapolres Sorong. Mediasi ini turut dihadiri oleh Danrem 181/PVT, Dandim 1802 Sorong, Damdim 1802 Sorong serta Danden Zipur 20/PPA. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa denda adat Papua akan diberlakukan, dan proses hukum positif akan tetap berjalan terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya seorang warga bernama Abner Kareth.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, massa akhirnya membuka blokade jalan, sehingga arus lalu lintas kembali normal. Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Latar Belakang Kasus

Dari informasi yang didapatkan iNewssorongraya.id, Aksi pemblokiran jalan ini merupakan buntut dari adanya dugaan kasus penculikan dan penganiayaan yang berujung pada kematian Abner Kareth. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat keributan di sebuah kios di Kilometer 17. Kios tersebut diketahui milik orang tua menantunya, yang merupakan seorang anggota TNI.

Baca Juga

Lakukan Tindakan Preventif Dialogis, Polisi Berhasil Redam Situasi di Kawasan Sorpus

Anggota TNI tersebut kemudian menghubungi rekan-rekannya untuk datang ke lokasi. Saat tiba, mereka menemukan kerabat FK, berinisial AK, yang tidak mengetahui kejadian sebelumnya. Beberapa oknum TNI diduga melakukan pengeroyokan terhadap AK, yang kemudian dibawa pergi dan dikembalikan ke kompleks. Pada Minggu (16/2/2025) pagi, AK dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD J.P. Wanane, Kilometer 24, Kabupaten Sorong.

Pernyataan Pihak Berwenang

Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa saat diwawancarai wartawan. (FOTO : iNewssorongraya.id)

Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa, dalam keterangannya kepada wartawan menyebut bahwa mediasi antara pihak keluarga korban dan pihak Satuan Samping [TNI]  telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Dari hasil mediasi, kami mendengar langsung aspirasi dari keluarga korban dan juga pihak yang diduga terlibat dalam kejadian ini. Kami menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan, baik dari sisi hukum adat maupun hukum positif. Pihak keluarga juga telah menerima keputusan ini. Ke depan, Polres Sorong Kota akan mendalami penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain [ warga sipil ] dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak dari pemblokiran jalan terhadap masyarakat luas. “Pemalangan jalan ini berdampak besar, banyak masyarakat yang terhambat aktivitasnya. Oleh karena itu, kami bersama Danrem dan Dandim turun langsung untuk memastikan jalan kembali dibuka agar tidak menimbulkan dampak lebih lanjut,” tambahnya.

Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie saat diwawancarai wartawan. (FOTO : Tim iNewssorongraya.id)

Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kejadian ini. Menurutnya, peristiwa ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Papua.

“Jika memang seseorang bersalah, seharusnya diserahkan kepada pihak berwenang, bukan main hakim sendiri. Ini bukan pertama kalinya terjadi, dan kami menuntut agar pelaku segera diadili secara transparan,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini.

“Jika memang terbukti ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Kami tidak akan menutup-nutupi kasus ini, namun kita juga harus menghormati asas praduga tak bersalah hingga ada hasil investigasi resmi,” jelasnya.

Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono. (FOTO : Tim iNewssorongraya.id)

Proses Hukum Berlanjut

Saat ini, penyelidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI guna mengusut tuntas kasus ini terkait adanya dugaan keterkibat warga sipil dan oknum TNI. Jika terbukti bersalah, oknum TNI yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku termasuk warga sipil. Pihak kepolisian juga menjadwalkan pertemuan lanjutan pada 25 Februari 2025 untuk membahas perkembangan kasus dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.

Dengan dibukanya blokade jalan dan komitmen aparat dalam menangani kasus ini, diharapkan ketegangan di masyarakat dapat mereda dan proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Editor : Hanny Wijaya