Pencaker OAP Duduki Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Tuntut Keadilan Kuota CPNS

SORONG, iNewsSorong.id – Aksi demonstrasi oleh para pencari kerja (pencaker) Orang Asli Papua (OAP) mengguncang Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (4/12/2024). Massa menolak hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 yang diduga sarat dengan kecurangan. Meski kuota OAP telah ditetapkan sebesar 80 persen dan non-OAP 20 persen sesuai aturan, hasil seleksi justru dinilai tidak mencerminkan pembagian tersebut.

Pencaker OAP duduki kantor gubernur papua barat daya. (FOTO: iNewsSorong.id - AND)

Baca Juga

Terancam Tak Bisa Ikut Seleksi CPNS, Ribuan Pencaker OAP Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Demonstrasi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIT ini masih berlangsung hingga sore hari. Massa menuntut kehadiran Pj Gubernur, Pj Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) untuk memberikan klarifikasi atas permasalahan yang mereka anggap serius. Namun hingga saat ini, tak satu pun pejabat hadir untuk menemui mereka.

Ketua Pencaker OAP, Jolvin Kareth, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk meminta keadilan dan transparansi terkait hasil tes CPNS. “Kami datang untuk mempertanyakan pembagian kuota 80-20 yang telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Otsus. Namun, hasil tes SKD menunjukkan ada non-OAP yang masuk ke kuota OAP. Ini yang kami pertanyakan. Kami minta penjelasan dari Pj Gubernur dan pejabat terkait. Jangan abaikan hak-hak OAP yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Pencaker OAP duduki kantor gubernur papua barat daya. (FOTO: iNewsSorong.id - AND)

Baca Juga

Pencaker OAP Wajib Dapat Rekomendasi MRP, Begini kata Sekda Johny Way

Massa juga menyatakan akan bertahan di lokasi hingga mendapatkan jawaban resmi dari pemerintah. “Kami sudah buka tikar dan terpal di sini. Kami akan tidur di kantor gubernur sampai ada penjelasan,” ujar Jolvin.

Pencaker OAP duduki kantor gubernur papua barat daya. (FOTO: iNewsSorong.id - AND)

Sementara itu, aparat keamanan dari Polresta Sorong Kota dan Pasukan Brimob dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif di lokasi demonstrasi. Hingga berita ini diturunkan, situasi masih berlangsung tegang dengan massa yang terus menuntut keadilan.

Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah Papua Barat Daya untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan hak-hak OAP terlindungi sesuai aturan yang berlaku.

Editor : Chanry Suripatty