Terancam Tak Bisa Ikut Seleksi CPNS, Ribuan Pencaker OAP Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat Daya

SORONG, iNewsSorong.id - Ribuan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat Daya menghadapi ancaman tidak bisa mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 karena kesulitan mengakses pembelian E-Materai Elektronik.

Baca Juga

Pencaker OAP Wajib Dapat Rekomendasi MRP, Begini kata Sekda Johny Way

Pendaftaran CPNS dijadwalkan ditutup pada 6 September 2024 pukul 23:59 WIT, tetapi banyak pencari kerja sudah tiga hari mengalami kesulitan mengakses pembelian E-Materai.

Akibatnya, ribuan pencaker OAP mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat Daya dan Kantor Gubernur untuk meminta penjelasan. Namun, tidak ada pejabat yang bisa mereka temui.

Aksi demo ribuan Pencaker OAP di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. (FOTO : iNewsSorong.id).

Massa yang kecewa melakukan aksi dengan membakar ban bekas di halaman Kantor Gubernur, menyebabkan ketegangan di lokasi.

Puluhan aparat kepolisian yang berada di lokasi mencoba menenangakan massa yang dalam keadaan emosi.

Setelah menanti beberapa jam, massa akhirnya ditemui pihak Pemerintah untuk menyampaikan informasi perpajangan masa pendafataran CPNS telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Yolvyn F Kareth, Koordinator Pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan kehadiran pencari kerja orang asli papua hanya ingin melaporkan masalah gangguan pada situs pembelian E-Materai Elektronik kepada Kepala BKPSDM dan Penjabat (Pj) Gubernur.

Yolvyn F Kareth, Koordinator Pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya. (FOTO : iNewsSorong.id).

Yolvyn F Kareth menegaskan bahwa jika penerimaan CPNS ditutup pada tanggal 6 September tanpa penyelesaian masalah E-Materai, mereka meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan materai manual.

Dia juga menyatakan bahwa jika tidak ada jawaban pasti dari pemerintah, ribuan pencaker OAP akan kembali mendatangi Kantor BKPSDM dan Kantor Gubernur pada 5 September 2024.

Setelah melakukan aksinya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Situasi Kota Sorong paska asksi demo damai para pencari kerja tersebut kondusif.

Aparat Kepolisian Polresta Sorong Kota terus melakukan pengamanan dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan informasi-informasi hoax yang dapat mengganggu kamtibmas di wilayah itu.

Editor : Chanry Suripatty