DPP Partai Golkar Bantah Keluarkan Surat Rekomendasi ke Septinus Lobat

SORONG, iNewsSorong.id - Menyusul beredarnya informasi terkait DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat sebagai bakal calon Wali Kota Sorong dalam Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada November 2024 mendatang dibantah dengan tegas Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Papua Azis Samual. 

" Informasi itu tidak benar yah, sekali lagi saya tegaskan informasi Septinus Lobat diberikan surat tugas oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wali kota sorong itu tidak benar," tegas Aziz Samual, Senin (8/4/2024). 

Menurut Aziz, Partai berlambang pohon beringin itu, dalam mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah baik Gubernur, Walikota maupun Bupati, melalui mekanisme yang sudah diatur dalam AD/ART. 

" Semua ada mekanisme yang sudah diatur dalam AD/ART Partai," ujarnya. 

Selain itu menurut Aziz pihak Partai Golkar sudah memiliki kader potensial yang diusulkan jadi bakal calon kepala daerah dalam hal ini calon walikota sorong.

“Kita punya kader potensial ada, yaitu ibu Petronela Kambuaya,” ungkapnya. 

Menurut Azis, sampai saat ini belum ada surat rekomendasi apapun yang dikeluarkan DPP Partai Golkar bagi kader atau non kader yang akan diusung partai dalam Pemilukada mendatang. 

“Kalau ada yang bilang sudah dapat surat rekomendasi, itu bohong. Karena tidak ada surat apapun yang dikeluarkan DPP Partai Golkar," tegas Aziz. 

Menurut Aziz, sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar dirinya tidak mungkin tidak mengetahui adanya surat keluar (rekomendasi) yang diterbitkan oleh partainya. 

" Dalam hal ini, saya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu, mana mungkin ada surat yang saya tidak tahu. Surat yang keluar dari DPP Partai Golkar itu pasti sepengetahuan kita semua, termasuk saya Ketua Pemenangan Pemilu,” ujarnya. 

Terkait hal tersebut, selaku Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Papua, Aziz mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita soal surat rekomendasi yang belum jelas informasinya. 

“Tidak ada rekomendasi yang diturunkan Ketua Umum kepada siapapun saat ini. Waktunya masih panjang, mungkin di bulan Juni atau Agustus baru bisa dikeluarkan rekomendasinya,” pungkasnya.

Editor : Chanry Suripatty