KOTA SORONG, iNewssorongraya.id — Dua anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya bermalam bersama mama-mama pedagang asli Papua yang menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, sejak Rabu (1/7/2026) malam hingga Kamis (2/7/2026) pagi.
Kedua anggota MRP tersebut adalah Selly Kareth, utusan Kabupaten Maybrat, dan Sara Elwold, utusan Kabupaten Raja Ampat. Keduanya menunjukkan solidaritas di tengah belum adanya dialog langsung antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan para pedagang OAP yang menyampaikan aspirasi.
Kehadiran mereka mendapat apresiasi dari peserta aksi. Massa menilai wakil kultur Orang Asli Papua itu hadir langsung untuk mendengar keluhan masyarakat adat, terutama mama-mama pedagang Papua yang menuntut pemberdayaan ekonomi melalui dana Otsus.
Sementara itu, anggota MRP Papua Barat Daya lainnya, Linda Yekwam, utusan Kabupaten Tambrauw, turut hadir pada Kamis pagi. Ia datang untuk menemui peserta aksi dan melihat langsung kondisi mama-mama Papua yang bertahan di lokasi.
Selly Kareth menyatakan aspirasi para pedagang merupakan suara rakyat yang perlu segera dijawab pemerintah. Ia menilai Gubernur Papua Barat Daya perlu membuka ruang dialog agar persoalan tidak semakin melebar.
Selly Kareth menegaskan, aspirasi ini murni suara rakyat. Menurut dia, gubernur perlu segera berdialog dengan mama-mama Papua.
Aksi tersebut digelar untuk menuntut realisasi kebijakan afirmatif Otsus bagi mama-mama pedagang OAP. Massa meminta dukungan modal usaha setiap tahun, penyediaan tempat jualan yang layak, pembentukan lembaga independen pembina pedagang Papua, serta kuota lapak di pasar sementara pengganti Pasar Remu Km 10 dan Pasar Remu setelah kembali beroperasi.
Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuka dokumen realisasi bantuan hibah modal usaha tahun 2025. Massa menilai dokumen tersebut penting untuk menjawab dugaan adanya ketidaksesuaian antara data penerima, nilai bantuan, dan realisasi di lapangan.
Dalam pernyataan aksi, P2MPKS mendorong pimpinan DPR Provinsi Papua Barat Daya, pimpinan gereja, dan lembaga-lembaga HAM ikut memantau aksi. Mereka juga meminta berbagai pihak bersolidaritas dalam perjuangan pemenuhan hak-hak mama pedagang Papua.
P2MPKS meminta para pihak berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing untuk mendorong Gubernur Elisa Kambu bertemu langsung dengan mama-mama pedagang Papua.
Massa menilai kehadiran lembaga kultur, lembaga agama, lembaga HAM, dan DPRP penting agar aspirasi tidak berhenti sebagai aksi jalanan. Mereka berharap tuntutan soal modal usaha, lapak, dan transparansi dana Otsus dapat masuk ke forum resmi pengambilan keputusan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu juga belum menemui demonstran yang bertahan di halaman kantor gubernur.
Solidaritas MRP Papua Barat Daya memberi pesan kuat bahwa aksi mama-mama Papua bukan sekadar protes ekonomi. Aksi ini telah berkembang menjadi tuntutan pengakuan terhadap hak kultural, hak ekonomi, dan martabat Orang Asli Papua dalam kebijakan Otsus.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
