Bertahan di Hutan, Menghindar dari Teror OPM: Kisah Pilu Warga Maybrat

MAYBRAT, iNewssorongraya.id  – Situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, kembali menjadi sorotan setelah warga dilaporkan menjadi korban pemalakan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Praktik pungutan liar sebesar Rp200 ribu per kepala keluarga (KK) disebut berlangsung berulang, memicu gelombang pengungsian ke hutan. 
 
Aksi pemalakan yang diduga dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, memaksa warga hidup dalam ketakutan hingga mengungsi ke hutan. Negara melalui TNI akhirnya turun tangan mengevakuasi puluhan warga yang bertahan di tengah ancaman, sekaligus menegaskan kehadiran negara di wilayah rawan konflik.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf Wirya, mengungkapkan bahwa tekanan yang dialami warga menyebabkan sebagian besar memilih meninggalkan rumah demi menghindari ancaman.
“Masyarakatnya masih sering diganggu pemalakan Rp200 ribu per KK oleh OPM, sehingga masyarakat banyak kabur ke hutan, dan ada juga yang masih di hutan untuk mengungsi,” kata Wirya kepada iNewssorongraya.id, Jumat (20/3/2026).

Pemalakan yang dilakukan secara sistematis disebut bukan hanya membebani ekonomi warga, tetapi juga menciptakan rasa takut berkepanjangan. Warga yang tidak mampu membayar dilaporkan memilih melarikan diri ke kawasan hutan untuk menyelamatkan diri. 

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya rasa aman masyarakat sipil di wilayah pedalaman yang masih rentan terhadap gangguan kelompok bersenjata.

Pengungsian warga bukan terjadi dalam waktu singkat. Sebagian dari mereka bahkan telah bertahan di hutan sejak konflik lama pecah pada 2022. Hidup tanpa fasilitas memadai, para pengungsi menghadapi keterbatasan pangan, layanan kesehatan, hingga ancaman keselamatan.
Koops TNI Papua mencatat sebanyak 21 warga akhirnya berhasil dievakuasi dari lokasi pengungsian di Dusun Topo, Kampung Ainesra, Distrik Aifat Timur Jauh, pada Selasa (17/3).

Merespons laporan warga, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan aparat TNI untuk melakukan pengamanan dan evakuasi. Operasi ini melibatkan patroli gabungan Koops TNI Papua bersama unsur pemerintah daerah serta tokoh masyarakat setempat.
“Setelah pemalakan warga melaporkan ke pihak pemda, dan pemda meminta bantuan ke satgas untuk membantu pengamanan dalam pelaksanaan evakuasi,” ujar Wirya. 

Para pengungsi kemudian dibawa ke Pos Komando Taktis (Kotis) Koops TNI Papua untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan identitas. 

Selanjutnya, mereka ditempatkan sementara di lokasi penampungan di Distrik Aifat sambil menunggu proses pemulangan ke daerah asal, terutama bagi warga dari Kabupaten Teluk Bintuni.

Situasi mencekam di Maybrat tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kekerasan sebelumnya. Pada 29 September 2022, kelompok OPM dilaporkan menyerang pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Moskona Barat–Moskona Utara di Teluk Bintuni. 

Serangan tersebut menewaskan empat pekerja proyek dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat sekitar.
“Kerusuhan tahun 2022 di Moskona Utara OPM ada bunuh karyawan pekerja jalan,” imbuh Wirya. 

Peristiwa itu menjadi salah satu faktor yang membuat warga memilih bertahan di hutan dalam waktu lama, bahkan setelah konflik mereda.

Rangkaian evakuasi yang dilakukan aparat menjadi sinyal kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warga di wilayah rawan konflik. Namun, praktik pemalakan dan ancaman keamanan yang masih terjadi menunjukkan perlunya langkah berkelanjutan untuk memulihkan rasa aman serta memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa intimidasi. 

Editor : Hanny Wijaya