SORONG, iNewssorongraya.id — Dua kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga melibatkan dua oknum pejabat publik di Kabupaten Raja Ampat belum lama ini menuai sorotan tajam. Aktivis muda asal Raja Ampat, Andrew Warmasen, menilai respons pemerintah daerah dan instansi terkait masih lemah, padahal kedua perkara tersebut tergolong serius dan menyangkut perlindungan korban serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Andrew menyebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di tingkat provinsi maupun kabupaten belum menunjukkan langkah konkret yang memadai dalam menangani kasus yang sempat viral itu. Menurut dia, negara wajib hadir memastikan proses hukum berjalan transparan sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.
“Kasus ini sangat serius dan harus ditangani secara terang benderang, termasuk memastikan siapa yang paling bertanggung jawab. Pendampingan dan trauma healing bagi korban adalah kewajiban negara,” kata Andrew, Sabtu (27/12/2025).
Ia menegaskan perlunya pendampingan khusus lintas sektor, termasuk dari DPPPA dan dinas sosial, agar korban memperoleh pemulihan psikologis dan jaminan perlindungan hukum. Andrew juga menekankan pentingnya kepastian hukum mengingat dugaan pelaku disebut berasal dari kalangan pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan di daerah.
Selain itu, Andrew mendesak aparat penegak hukum menjadikan perkara tersebut sebagai prioritas. Ia meminta laporan polisi yang telah diajukan oleh tim advokat ditindaklanjuti secara serius dan profesional.
“APH harus memberi atensi khusus. Kondisi psikologis korban sangat memprihatinkan dan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Andrew juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada korban. Ia secara khusus meminta DPRD Komisi I Raja Ampat tidak tinggal diam dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal karena perkara ini menyangkut etika pejabat dan perlindungan hak asasi.
Terkait polemik yang terus bergulir, Andrew mendorong Bupati Raja Ampat mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara dua pejabat yang diduga terlibat. Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk mencegah opini liar dan menjaga stabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik.“Jika tidak ada tindakan, ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah,” kata Andrew.
Sebelumnya, publik Raja Ampat digegerkan oleh dua laporan dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi korban serta kepastian hukum atas kasus tersebut.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
