WAISAI, iNewsSorongraya.id – Penyelenggaraan Jejak Raja Festival 2025 di Raja Ampat, yang secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Kamis (29/8/2025), menuai sorotan serius dari Dewan Kesenian Kota Sorong.
Meski festival budaya itu berlangsung sukses dan menghadirkan ragam ekspresi seni etnik Papua, Dewan Kesenian menilai ada masalah serius dalam transparansi anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sekretaris Dewan Kesenian Kota Sorong, Yan Christian Imbiri, menegaskan bahwa pembiayaan festival sebagian besar bergantung pada dana stimulan Balai Pelestarian Kebudayaan. Namun, biaya konsumsi dan transportasi para seniman asal Sorong harus ditanggung mandiri.
“Kegiatan ini merupakan kegiatan positif dan baik dalam konteks budaya yang mengedepankan aspirasi dan ruang ekspresi bagi seniman dan budayawan,” ujar Imbiri saat ditemui di Kota Sorong, Senin (1/9/2025).
“Namun, di satu sisi kami melihat bahwa kurang adanya kerja sama yang maksimal dengan pemerintah daerah Raja Ampat dalam hal ini dinas terkait untuk bagaimana meresponi upaya pemajuan kebudayaan itu sendiri,”tambahnya.
Menurut Imbiri, persoalan utama yang mencuat adalah soal anggaran yang dinilai simpang siur. Ia menyinggung ketidakjelasan jumlah dana yang dicairkan dan kurangnya kejelasan dari pihak penyelenggara.
“Dari sisi anggaran yang menjadi faktor penunjang acara ini menjadi simpang siur karena berapa besar nilai yang dicairkan dikasih penunjuk oleh bupati itu menjadi polemik,” jelasnya.
Imbiri menekankan, tanpa transparansi yang jelas, justru senimanlah yang paling dirugikan.
“Kami dari dewan kesenian melihat ini menjadi keprihatinan untuk bagaimana mengerjakan kebudayaan ini ke depan. Kita harus transparansi, harus jujur, untuk mengakomodir banyak sekali sanggar dan perseorangan dengan nilai seninya hilang dengan keadaan dan cara-cara berpikir seperti itu,”ujarnya.
Dewan Kesenian Sorong juga mendesak adanya pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara serta kejelasan mekanisme kerja sama ke depan.
Imbiri menyebut, pihaknya akan mengajukan surat hak cipta Jejak Raja Festival kepada Bupati Raja Ampat, lengkap dengan perjanjian kerja sama (MoU) agar festival ini bisa dijadikan agenda tahunan, sekaligus menjamin hak royalti bagi sanggar-sanggar seni yang terlibat.
“Harus ada konsekuensi dan pertanggung jawaban yang lebih terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sehingga semua yang dilakukan ini Festival Jejak Raja bisa menjadi tolak ukur dan acuan bagaimana mengembangkan daerah lain,” tegasnya.
Jejak Raja Festival 2025 yang digelar pada 28–29 Agustus di Waisai bukan hanya sekadar ajang seni budaya, tetapi juga bagian dari promosi pariwisata Raja Ampat. Festival ini menampilkan beragam tradisi, adat, serta menjadi ruang penguatan jati diri masyarakat Papua sekaligus penghormatan terhadap warisan leluhur.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
