SELPELEI, iNewssorongraya.id – Masyarakat adat Suku Kawei di Raja Ampat menyampaikan pernyataan sikap tegas mendukung keberlanjutan operasional tambang nikel oleh PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Pulau Kawei. Dalam dokumen resmi yang dirilis pada 9 Juni 2025, masyarakat menyebut keberadaan perusahaan telah memberikan manfaat nyata dan langsung bagi komunitas adat, sekaligus menanggapi pemberitaan sepihak dari LSM Greenpeace Indonesia.
“Kami masyarakat adat Suku Kawei telah menetapkan posisi bersama dengan pihak perusahaan dan akan tetap menjalankan pemantauan pengelolaan lingkungan selama operasional PT. Kawei Sejahtera Mining berlangsung,” tegas Ketua Adat Suku Kawei, Korinus Ayelo, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.
Klaim Hak Ulayat dan Warisan
Dalam dokumen tersebut, masyarakat Suku Kawei menegaskan bahwa mereka adalah pemilik sah Hak Ulayat Pulau Kawei dan wilayah sekitarnya, termasuk Pulau Waigeo Barat hingga Kepulauan Wayag. Hak pengelolaan wilayah adat telah diberikan secara penuh kepada mendiang Daniel Daat, mantan Kepala Suku dan pendiri PT KSM, yang mendirikan perusahaan dengan visi menyejahterakan masyarakat adat melalui pengelolaan sumber daya tambang.
Kesejahteraan Kolektif dan Partisipasi Adat
Masyarakat menyatakan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek operasional tambang, mulai dari tenaga kerja lokal, pengadaan bahan makanan, pengawasan keamanan, hingga pemantauan lingkungan. Mereka juga merinci manfaat langsung yang mereka terima:
- Kompensasi adat bulanan kepada tiap kepala keluarga
- Beasiswa pendidikan tinggi untuk anak-anak adat
- Pelayanan kesehatan gratis
- Perbaikan fasilitas umum, seperti sekolah, pustu, dan listrik desa
- Dukungan kegiatan keagamaan secara rutin
“Kami telah lama memperjuangkan peningkatan taraf hidup ekonomi kami bersama almarhum Daniel Daat. Maka, dukungan kami terhadap PT KSM adalah bagian dari perjuangan kedaulatan wilayah adat kami,” lanjut pernyataan tersebut.
Greenpeace Dikritik: “Datang Seperti Maling”
Pernyataan sikap ini juga menolak keras narasi yang dibawa Greenpeace Indonesia, yang dinilai menyebarkan informasi tanpa konfirmasi dan merugikan masyarakat adat.
“Mereka datang secara diam-diam seperti maling, tanpa permisi kepada kami sebagai pemilik hak ulayat yang sah,” tegas masyarakat adat. Dia menambahkan bahwa klaim Greenpeace soal kawasan konservasi yang dilanggar adalah tidak berdasar, karena justru zona konservasi selama ini tidak memberi manfaat ekonomi apapun bagi warga Suku Kawei.
Perizinan Legal dan AMDAL Transparan
PT Kawei Sejahtera Mining disebut telah melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan seluruh dokumen perizinan, termasuk AMDAL tahun 2013 dan revisinya pada 2024, serta PKKPRL tahun 2023. Proses ini berjalan dengan penjelasan terbuka dan partisipatif, menurut warga.
Komitmen Lingkungan: Ada Kolam Pengendapan Aktif
Menanggapi isu lingkungan, warga mengaku telah menyaksikan langsung pembangunan dua kolam pengendapan limbah (settling pond) di lokasi tambang, yaitu Kolam Yefbi dan Kolam Salasih, yang disebut “telah berfungsi dengan baik,” meski masih perlu penyempurnaan untuk musim hujan ekstrem.
Harapan Kepada Pemerintah Pusat
Masyarakat adat Suku Kawei memohon kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian ESDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Kelautan, untuk mendukung kelanjutan operasional tambang yang dinilai telah memberikan dampak nyata bagi komunitas mereka.
“Kami membuat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagai tanggapan atas pemberitaan sepihak dari Greenpeace yang berkembang saat ini,” tutup pernyataan resmi tersebut.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
