JAKARTA, iNewssorongraya.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua, sebagai bagian dari penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Melalui forum koordinasi dan supervisi yang digelar secara daring pada Jumat (23/5/2025), Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK melibatkan jajaran pemerintah daerah se-Tanah Papua, mulai dari perwakilan gubernur, bupati, wali kota, hingga Bappeda dan Inspektorat Daerah. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pembangunan yang menyentuh masyarakat harus disertai dengan integritas dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Saat ini kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Papua turut berperan dalam visi ini dan integritas menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi. Untuk mencapai visi tersebut, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.
Papua Masih Rentan Korupsi: Indeks Integritas Jadi Alarm Dini
Berdasarkan data Indeks Integritas Nasional (IIN) 2024, rata-rata integritas pemerintah daerah se-Papua berada di angka 71,53 — masih tergolong kategori rentan. Provinsi Papua Selatan bahkan mencatat skor paling rendah dengan 58,36, sedangkan Papua Tengah memperoleh nilai tertinggi sebesar 67,89.
Selain itu, pemantauan melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) menunjukkan skor rata-rata hanya 38 dari 100, yang mencerminkan masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah.
“SPI ataupun IPK memiliki korelasi langsung terhadap pelayanan publik, perizinan, pajak, hingga infrastruktur. Angka rendah ini menjadi peringatan serius bagi tata kelola daerah,” imbuh Setyo.
Rekomendasi KPK: APBD Harus Transparan, Prioritas Publik Diperjelas
Untuk mendorong tata kelola yang lebih bersih, KPK mengeluarkan serangkaian rekomendasi kepada pemerintah daerah se-Papua, antara lain:
- Penyusunan APBD secara akurat dan transparan
- Penetapan skala prioritas kebutuhan publik secara objektif
- Pembahasan anggaran secara terbuka dan profesional
- Menjaga independensi dalam proses perencanaan
- Pelaksanaan anggaran yang efisien dan akuntabel
- Evaluasi terbuka dan konsisten
“Penting juga untuk kita memperkuat mental, kokoh dalam moral, dan teguh dalam integritas yang akan membantu perjuangan kita dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan,” ujar Setyo.
Kemendagri: Waspadai Potensi Fraud dan Berdayakan Inspektorat Daerah
Mewakili Kementerian Dalam Negeri, Inspektur III Inspektorat Jenderal, Andi Muhammad Yusuf, menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan untuk menghindari penyimpangan anggaran.
“Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi cerminan bahwa kepala daerah masih memiliki pekerjaan rumah besar. Diperlukan sinergi dan integritas agar program-program dapat berjalan baik,” jelas Andi.
Ia juga mengingatkan tentang potensi fraud pada pengadaan jasa, perjalanan dinas, hingga proyek saat bencana. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko 4P (pencegahan, deteksi, investigasi & sanksi, serta evaluasi & tindak lanjut) harus diadopsi dengan serius.
“Inspektorat daerah perlu diberdayakan dan diberi ruang untuk bertugas mengawal pembangunan. Ini penting agar setiap program benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Papua,” tutupnya.
Penutup: Sinergi Lembaga Jadi Pilar Menuju Papua Maju
KPK menegaskan akan terus mendampingi pemda se-Papua dalam membangun sistem yang antikorupsi, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Dengan sinergi antara KPK, Kemendagri, dan seluruh pemangku kepentingan daerah, harapan terwujudnya Papua yang maju, berdaulat, dan adil kian nyata.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
