WALHI Papua Kecam Eksplorasi Besar-Besaran yang Mengancam Hutan Adat di Tanah Papua

JAYAPURA, iNewsSorong.id – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Papua dengan tegas mengecam eksplorasi sumber daya alam skala besar di Tanah Papua yang semakin merusak ekosistem hutan adat. Aktivitas pertambangan emas, nikel, kayu, serta eksplorasi migas yang tidak terkendali dinilai menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua.

Direktur WALHI Papua, Maikel Peuki, mengungkapkan bahwa eksploitasi ini semakin marak seiring dengan pemekaran wilayah otonomi baru di Papua, yang kini terbagi menjadi enam provinsi. Menurutnya, pemekaran ini menjadi celah masuknya investasi yang justru berujung pada ancaman serius bagi hutan adat dan kelestarian alam Papua.

“Hutan di Tanah Papua semakin menipis. Papua Barat, yang kaya akan ekowisata laut dan darat, kini terancam oleh aktivitas perusahaan nikel di wilayah Gag, Raja Ampat. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujar Maikel Peuki, Kamis (6/2/2025).

Selain kerusakan lingkungan, WALHI Papua juga menemukan bahwa masyarakat adat menjadi korban kebijakan pemerintah yang mendatangkan investor tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan lokal. Maikel menilai bahwa kebijakan ini justru semakin memarginalkan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidup pada hutan dan alam.

“Pemerintah Pusat seolah memaksa perusahaan besar seperti migas, nikel, dan sawit untuk masuk ke Papua. Ini sama saja dengan membiarkan investor-investor kotor menghancurkan tanah Papua dan membahayakan kehidupan masyarakat adat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maikel mengingatkan bahwa dampak eksplorasi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, pencemaran laut dan pantai, serta ancaman terhadap spesies flora dan fauna endemik yang hanya ditemukan di Papua. Selain itu, eksploitasi yang berlebihan berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dioksida ke atmosfer akibat deforestasi besar-besaran.

WALHI Papua menilai bahwa pemerintah pusat lebih mengutamakan investasi ketimbang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat. Padahal, masyarakat adat Papua hingga kini masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan belum mendapatkan perhatian yang layak.

Menurut data dari Badan Geologi, per Desember 2020, sumber daya nikel yang masih tersedia di Indonesia mencapai 13,7 miliar ton bijih, dengan total cadangan terbukti sebesar 4,6 miliar ton bijih. Angka ini mencerminkan potensi eksploitasi yang terus meningkat dan dapat semakin memperburuk kondisi lingkungan di Papua.

Sebagai solusi, WALHI Papua mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua. WALHI juga mendorong pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang lebih transparan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik sah hutan adat.

“Negara tidak boleh semena-mena merampas dan merusak hutan masyarakat adat. Selain sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua, hutan Papua juga berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu di Indonesia dan menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk yang masih belum teridentifikasi oleh ilmu pengetahuan,” pungkas Maikel Peuki.

Dengan meningkatnya ancaman eksploitasi, WALHI Papua berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi hutan adat dan memastikan hak-hak masyarakat adat tetap dihormati demi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.

Editor : Hanny Wijaya