Tak Kunjung Ditemui Pejabat Pemprov, Ratusan Pencaker OAP Bermalam di Kantor Gubernur PBD

SORONG, iNewsSorong.id – Situasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya kian memprihatinkan. Ratusan pencari kerja (pencaker) Orang Asli Papua (OAP) yang menggelar aksi demonstrasi sejak Rabu (4/12/2024) pagi, hingga Kamis (5/12/2024) malam masih bertahan. Mereka menolak hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS yang dinilai tidak adil dan merugikan hak-hak OAP. 

Di bawah langit malam Kota Sorong, para demonstran tidak hanya berorasi, tetapi juga bermalam di lokasi. Beberapa di antaranya terlihat memasak dan melakukan aktivitas lain di halaman kantor gubernur. Hingga berita ini ditulis, tidak satu pun pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan atau solusi.

Ketua Pencaker OAP Papua Barat Daya, Jolvyn Kareth, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah. "Kami sudah berjuang sejak pagi kemarin, tetapi sampai malam ini tak ada pejabat yang datang. Kami akan tetap bertahan di sini sampai ada solusi nyata," tegasnya. Ia menambahkan bahwa aksi ini berangkat dari ketidakadilan pembagian kuota 80-20 yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

“Hasil tes SKD justru menunjukkan ada peserta non-OAP yang masuk ke kuota OAP. Ini melanggar hak kami yang sudah dijamin oleh undang-undang,” ujar Jolvyn. Ia meminta Penjabat (Pj) Gubernur segera memberikan penjelasan dan mengambil tindakan untuk mengoreksi masalah ini.

Menanggapi aksi tersebut, anggota DPD RI, Agustinus R. Kambuaya, turut mengecam kebijakan afirmasi ASN yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada OAP. Ia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) memastikan rekrutmen ASN di Papua Barat Daya sepenuhnya dialokasikan untuk OAP.

“Jika kebijakan ini tidak dipenuhi, kuota OAP yang diambil oleh non-OAP harus segera dikembalikan,” tegas Agustinus. Ia menilai bahwa akar masalah ini adalah belum adanya manajemen kepegawaian khusus yang permanen untuk Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Agustinus juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) tentang manajemen kepegawaian yang mengakomodasi kebutuhan dan hak OAP secara berkelanjutan. "Pemerintah Papua Barat Daya harus memiliki mekanisme yang mandiri untuk mengatur pengangkatan dan penempatan ASN, tanpa sepenuhnya bergantung pada standar nasional,” tambahnya.

Hingga saat ini, perjuangan para pencaker OAP yang meminta keadilan terus diabaikan. Aksi bermalam di Kantor Gubernur menjadi simbol perlawanan atas ketidakpedulian pemerintah. Para demonstran berharap ada langkah konkret yang memastikan hak-hak OAP dihormati, terutama dalam seleksi ASN.

Ketegangan ini menjadi pengingat serius bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa implementasi kebijakan afirmasi untuk OAP bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan masa depan Papua. Sementara itu, ribuan suara di halaman kantor gubernur terus menggema, menuntut keadilan yang tak kunjung datang.

Editor : Chanry Suripatty