Ancaman Pencemaran Lingkungan Meningkaemprov Papua Barat Daya Dorong Aksi Nyata Wisata Berkelanjutan

CHANRY SURIPATTY
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Jhony Way saat memberikan sambutan.

 

SORONG, iNewssorongraya.idAncaman pencemaran lingkungan mulai membayangi masa depan pariwisata Papua Barat Daya, terutama di Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai destinasi kelas dunia. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan perlunya langkah konkret dan kolaboratif untuk menyelamatkan ekosistem laut dari tekanan sampah, limbah kapal, serta sanitasi yang buruk, demi menjaga keberlanjutan pariwisata.

Isu krusial tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Wisata Berkelanjutan yang digelar Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Poraparekraf) Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel, Sorong, Jumat (12/12/2025). Forum ini menyoroti persoalan sampah darat dan laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran perairan, hingga emisi transportasi yang dinilai semakin mendesak untuk ditangani.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Jhony Way, menyebut persoalan sampah dan limbah sebagai hambatan terbesar bagi keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut.

“Kita membahas kondisi terumbu karang di Raja Ampat yang mulai menurun akibat tekanan kunjungan wisata dan pembuangan limbah, bukan hanya plastik, tetapi juga dari kapal. Ketidakteraturan fasilitas toilet menjadi masalah serius karena limbahnya langsung mengalir ke laut,” ujar Jhony usai FGD.

Ia menegaskan, hasil penelitian di kawasan Selat Dampier menunjukkan indikasi kerusakan karang yang semakin nyata, padahal terumbu karang merupakan daya tarik utama Raja Ampat.

“Peneliti melaporkan karang mulai rusak. Jika terumbu karang rusak, wisatawan tentu enggan datang. Ini ancaman langsung bagi pariwisata kita,” tegasnya.

Jhony menilai pengelolaan sanitasi, khususnya toilet di homestay dan kawasan wisata padat seperti Pulau Arborek, harus menjadi prioritas utama. Menurut dia, limbah manusia bahkan dinilai memiliki dampak lebih besar dibandingkan sampah plastik terhadap kerusakan ekosistem laut.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti limbah kapal yang hingga kini masih banyak dibuang langsung ke laut karena ketiadaan sistem pengelolaan yang memadai.

“Ke depan, pemerintah perlu menyiapkan fasilitas penampungan limbah di darat agar kapal tidak lagi membuang limbah ke laut,” kata Jhony.

Sementara itu, Kepala Dinas Poraparekraf Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan FGD tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan yang menekankan pembangunan pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

“Semua isu yang dibahas adalah masalah aktual. Kita sedang menghadapi bom waktu. Jika pencemaran tidak ditangani sekarang, dampaknya akan merusak Raja Ampat dan wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Yusdi mengungkapkan, hampir 80 persen wisatawan yang datang ke Papua Barat Daya merupakan wisatawan mancanegara. Karena itu, persoalan kecil sekalipun berpotensi merusak citra daerah di mata dunia.

“Kalau destinasi kita penuh sampah, kita tidak akan naik kelas. Pengelolaan sampah, limbah, hingga persoalan jangkar kapal harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan temuan penelitian terkait pencemaran laut akibat sanitasi yang tidak memenuhi standar di sejumlah homestay.

“Penelitian menemukan bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella di perairan. Ini ancaman bagi kesehatan dan ekosistem laut,” kata Yusdi.

Menurut dia, seluruh rekomendasi FGD harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan mulai 2026, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Kita tidak ingin hanya bicara. Kita ingin menunjukkan gerakan nyata agar wisatawan melihat progres dan langkah strategis yang kita lakukan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap penguatan kolaborasi lintas sektor dan pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat mencegah tumpang tindih program, sekaligus memastikan Raja Ampat tetap menjadi ikon pariwisata berkelanjutan dan pusat ekowisata dunia.

 

Editor : Hanny Wijaya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network