Raja Ampat Dorong Regulasi Ketat, Pariwisata Tak Boleh Korbankan Hak Warga

Dari sisi masyarakat adat, Charlie Imbir menekankan bahwa laut dan hutan bukan sekadar aset wisata, melainkan warisan yang harus dipertahankan.

“Melalui kolaborasi pemerintah bersama para mitra dalam forum ini, kami berharap aktivitas wisata di Raja Ampat untuk tahun-tahun mendatang tetap menghormati tatanan adat, menjaga laut tetap bersih, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” tuturnya.

Baca Juga

Imigrasi Sorong Bongkar Jejak WNA China di Raja Ampat: Datang dengan Siapa?

Sementara itu, Yani Mile menyatakan dukungan terhadap penerapan regulasi yang lebih ketat, terutama terhadap aktivitas kapal wisata. Namun, pengetatan aturan dinilai perlu berjalan beriringan dengan kepastian usaha.

“Keberlanjutan Raja Ampat ke depan tidak hanya soal menjaga ekosistem lautnya, tetapi juga merawat iklim usahanya. Ketika standar lingkungan bagi kapal wisata diterapkan secara tegas namun adil, serta pemerintah dan pelaku usaha dapat duduk bersama sebagai mitra—maka investasi pariwisata yang masuk akan tetap menarik sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.”

Dengan demikian, pekerjaan terbesar setelah forum bukan lagi sekadar menyepakati agenda, tetapi memastikan regulasi benar-benar diterapkan secara konsisten. Raja Ampat membutuhkan pariwisata yang tumbuh dengan aturan, bukan pertumbuhan yang kemudian memaksa alam dan masyarakat menanggung akibatnya.

Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan terlihat dari dua ukuran yang sama penting: ekosistem yang tetap terlindungi dan masyarakat lokal yang benar-benar merasakan manfaat ekonomi dari industri pariwisata.

Editor: Hanny Wijaya