DPR PBD Diminta Bongkar Penurunan Spesifikasi Barang Bantuan Dinkes di RSUD JP Wanane

Baca Juga

Keluarga Tak Mampu Biayai Rujukan, Keselamatan Pasien RSUD JP Wanane Terancam

AIMAS, iNewssorongraya.id  — Dugaan penurunan spesifikasi bantuan peralatan untuk RSUD John Piet Wanane menjadi salah satu persoalan serius yang terungkap dalam kunjungan kerja anggota DPR Papua Barat Daya Daerah Pemilihan III Kabupaten Sorong bersama jajaran RSUD John Piet Wanane dan Dinas Kesehatan belum lama ini. Pertemuan itu digelar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi, tantangan, dan kebutuhan pengembangan rumah sakit.

Direktur RSUD John Piet Wanane, dr. Hendrik Onesimus Timotius Mansa, mengungkapkan rumah sakit awalnya diminta mengajukan kebutuhan barang senilai sekitar Rp30 miliar kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.

Nilai usulan itu kemudian diturunkan menjadi sekitar Rp20 miliar dan kembali disesuaikan hingga Rp14 miliar. Pihak rumah sakit menyatakan telah mengikuti setiap perubahan dengan menyusun ulang daftar kebutuhan, spesifikasi, katalog, dan informasi penyedia.

Baca Juga

Operasi Jantung di RS JP Wanane Mandek, Pemda Tak Mampu Bayar Insentif Dokter Spesialis

Namun, persoalan muncul ketika barang mulai direalisasikan. Menurut Hendrik, sebagian peralatan yang diterima tidak memenuhi spesifikasi yang diajukan rumah sakit.

“Namun, pada saat proses realisasi, barang yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang telah diusulkan, melainkan memiliki spesifikasi yang lebih rendah,” kata Hendrik dalam pertemuan tersebut.

Perbedaan spesifikasi itu bukan sekadar masalah administratif. Manajemen RSUD menyatakan sebagian barang belum dapat digunakan secara optimal karena tidak sesuai kebutuhan pelayanan yang telah direncanakan.

Baca Juga

RSUD JP Wanane Tak Punya Satu Bed Cuci Darah, Layanan Rujukan Tertinggal

Keterangan tersebut membuka pertanyaan mengenai proses verifikasi kebutuhan, penyusunan kontrak pengadaan, pemilihan produk, hingga pemeriksaan barang sebelum diserahterimakan.

Ketua tim kunjungan, Zeth Kadakolo, menyatakan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan, penganggaran, serta koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut Zeth, DPR perlu menelusuri dokumen pengadaan secara menyeluruh.

Baca Juga

Breaking News! Enam Tersangka Korupsi Seragam DPRPBD Dilimpahkan ke Kejari Sorong

" Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada nilai bantuan, tetapi juga harus membandingkan spesifikasi dalam proposal rumah sakit, dokumen kontrak, katalog pengadaan, berita acara pemeriksaan, dan kondisi barang yang diterima,"ungkapnya. 

DPR juga merencanakan pertemuan lanjutan dengan Gubernur Papua Barat Daya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati Sorong, serta pihak lainnya untuk merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan RSUD.

Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Hansen M. Suu, mengatakan instansinya akan membahas seluruh masukan secara internal dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Baca Juga

Kantor DPRP Papua Barat Daya Lumpuh Total Akibat Pemalangan Keluarga Tersangka Korupsi

“Menindaklanjuti berbagai masukan, kendala, dan aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan ini, kami akan melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut secara internal,” ujar Hansen.

Kasus penurunan spesifikasi harus diuji melalui dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Tanpa penelusuran terbuka, bantuan bernilai miliaran rupiah berisiko hanya tercatat sebagai aset, tetapi gagal menjawab kebutuhan medis dan keselamatan pasien.

Editor : Hanny Wijaya