Karhutla di Distrik Kokoda Mengganas, Ribuan Hektare Hutan dan Lahan Terancam

SORONG, iNewssorongraya.id — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, menjadi ancaman serius bagi Papua Barat Daya. Dalam kondisi lahan yang mengering dan sumber air semakin terbatas, api berpotensi meluas hingga ratusan bahkan ribuan hektare apabila tidak segera ditangani.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, menyebut Kokoda sebagai lokasi dengan kebakaran terbesar saat ini. Kondisi vegetasi sagu yang mengering turut memperbesar risiko api cepat menjalar.
“Sekarang ini kebakaran paling besar ada di (Distrik) Kokoda, Sorong Selatan. Karena memang di sana sudah kering, terus (pohon) sagu kalau kering mudah terbakar,” kata Jhoni, Jumat (4/9/2026). 

Menurut Jhoni, durasi kebakaran menjadi faktor krusial. Jika api bertahan hingga lima hari tanpa penanganan maksimal, area terdampak dapat berkembang sangat luas.
“Kalau di situ terbakar lima hari, berarti itu bisa jadi (terbarkarnya) ratusan, bahkan bisa ribuan hektar,” ujarnya. 

Persoalan tidak hanya terletak pada luas area yang terbakar. Jarak sumber air yang semakin jauh akibat kekeringan membuat masyarakat kesulitan melakukan pemadaman. Bahkan, sebagian sumur warga dan debit sejumlah sungai besar mulai menyusut.

Jhoni mengatakan kondisi tersebut dapat membuat upaya pemadaman semakin berat. Dalam situasi tertentu, kebakaran bahkan berpotensi berhenti setelah hujan turun.

Ia juga mengaku belum memperoleh laporan terbaru yang memastikan api di Kokoda telah sepenuhnya padam.

Di tengah ancaman tersebut, pemerintah menilai faktor manusia masih menjadi salah satu pemicu utama karhutla. Masyarakat diminta menghentikan pembakaran ketika membuka maupun mengolah lahan serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
“Kebakaran yang terjadi ini sebenarnya karena (ulah) manusia. Intinya sekarang (kalau) buka kebun jangan membakar. Kalau bisa hindari bakar-bakar lahan dulu,” tegas Jhoni. 

Ancaman kekeringan diperkirakan belum segera berakhir. Jhoni menyebut berdasarkan prediksi BMKG, hujan di Papua diperkirakan baru mulai turun pada akhir September atau Oktober.
“Berdasarkan prediksi BMKG yang hujan di Papua diperkirakan baru mulai turun pada akhir September atau Oktober,” katanya. 

Untuk memperkuat koordinasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan yang melibatkan pemerintah daerah, Polda, Korem, TNI, dan sejumlah instansi terkait. Sekretariat satgas ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya.

Namun, pembentukan satgas masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan sarana pemadaman. Sebagai provinsi baru, pemerintah daerah belum memiliki peralatan pemadam yang relatif lengkap.
“Saat ini peralatan yang relatif lengkap dimiliki TNI dan sejumlah perusahaan seperti Pertamina,” kata Jhoni.

Kondisi itu menunjukkan bahwa kecepatan respons menjadi titik penting dalam mencegah kebakaran kecil berubah menjadi bencana ekologis yang lebih luas. Ketika lahan mengering, sumber air menyusut, sementara hujan belum diperkirakan turun dalam waktu dekat, keterbatasan peralatan dapat memperbesar risiko keterlambatan penanganan. 

Karena itu, Jhoni menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas pemadaman melalui dukungan anggaran dan pengadaan peralatan. Tanpa kesiapan sarana yang memadai, Karhutla Kokoda bukan sekadar persoalan api, tetapi ancaman yang dapat berkembang menjadi kerusakan kawasan dalam skala jauh lebih besar.

Editor : Hanny Wijaya