Gubernur Elisa Kambu: Pemerintah di Papua Tidak Hanya Urus OAP, Semua Warga Harus Dilayani Negara 

TIMIKA, iNewssorongraya.id – Gubernur Elisa Kambu menegaskan pemerintah daerah di Tanah Papua tidak hanya bertanggung jawab melayani Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga seluruh warga negara Indonesia yang hidup dan menetap di wilayah Papua. 

Pernyataan itu disampaikan Elisa dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026). 

Menurut Elisa, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar karena harus menjalankan kebijakan pelayanan publik tanpa diskriminasi, sementara kapasitas fiskal daerah terus tertekan akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kita tidak hanya urus orang asli Papua. Yang ada juga warga negara Indonesia lain, yang harus mendapat perhatian yang sama juga dari kita,” ujar Elisa. 

Ia menegaskan negara tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi.
“Kita negara tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan,” katanya. 

Elisa menjelaskan kebijakan pembebasan biaya pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan terhadap UMKM harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat yang telah lama tinggal di Papua. 

Menurut dia, kondisi itu membuat pemerintah daerah sering berada dalam posisi dilematis ketika menyusun alokasi anggaran.
“Kita masa abaikan kesehatan dan rujukan mereka, maupun pendidikan anak-anak yang kedokteran atau hal-hal lain,” ucapnya. 

Ia mengatakan beban pelayanan publik di Papua semakin berat karena daerah juga harus membiayai berbagai program sosial masyarakat, sementara ruang fiskal semakin sempit. 

Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua menghasilkan 12 poin kesepakatan pembangunan yang salah satunya menekankan perlindungan terhadap Orang Asli Papua serta penguatan program pendidikan dan kesehatan. 

Selain itu, forum juga menyepakati penguatan program Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai prioritas pembangunan bersama seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua. 

Elisa menilai pemerintah pusat perlu memahami realitas sosial Papua yang sangat heterogen agar kebijakan fiskal yang diterapkan tidak membebani daerah.
“Kalau ruang fiskal makin sempit, sementara tanggung jawab pelayanan makin besar, daerah tentu kesulitan bergerak,” katanya. 

Ia berharap pemerintah pusat memberi dukungan kebijakan yang lebih adaptif agar pelayanan publik di Papua tetap berjalan optimal dan inklusif. 

Editor : Chanry Suripatty