Gubernur Elisa Kambu Desak Pemerintah Pusat Buka Nilai Riil Dana Otsus Papua 

TIMIKA, iNewssorongraya.id – Gubernur Elisa Kambu menyoroti persoalan transparansi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Papua Tengah. Ia meminta pemerintah pusat membuka secara jelas perhitungan penerimaan negara yang menjadi dasar pembagian Dana Otsus sebesar 2,25 persen untuk Papua.
Pernyataan itu disampaikan Elisa Kambu dalam forum yang menghasilkan “12 Komitmen Timika” dan ditandatangani enam Gubernur se-Tanah Papua pada Senin (11/5/2026). 

Baca Juga

Dua Marinir Gugur dalam Serangan KKB di Maybrat, Gubernur Elisa Kambu Sampaikan Duka Cita Mendalam

Menurut Elisa, struktur keuangan daerah di Papua mengalami perubahan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dana Alokasi Umum (DAU) disebut terus menurun, sementara Dana Otsus meningkat, namun tidak memberikan ruang fiskal yang cukup bagi daerah.
“Tapi yang bikin pertanyaan untuk kita juga itu begini, kita juga kan selama ini sangat curiga saja ini penerimaan kita sebenarnya, negara ini berapa sebenarnya sih,” kata Elisa Kambu. 

Ia menilai pemerintah pusat perlu menjelaskan secara terbuka nilai riil penerimaan negara yang menjadi dasar pembagian Dana Otsus Papua agar tidak memunculkan polemik di ruang publik.
“Ya kami di Papua juga kita tahu 2,25 persen itu kita dapat berapa gitu. Itu kan pertanyaan yang harus dijelaskan supaya kita tidak bertanya-tanya dan tidak ribut di media,” ujarnya. 

Elisa menegaskan Dana Otsus semestinya menjadi instrumen percepatan pembangunan Papua, bukan menggantikan fungsi DAU yang justru semakin menyusut. 

Baca Juga

Resmikan Pasar Mama-Mama Papua di Sorong, Gubernur Elisa Gelontorkan Rp 2,3 Miliar untuk 492 UMKM

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai berbagai kebutuhan strategis, terutama di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar pemerintahan. 

Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua sendiri mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera”. 

Dalam forum itu, para kepala daerah menyepakati 12 poin pembangunan Papua, termasuk penguatan implementasi Otsus, pengawasan Dana Otsus, pembangunan pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan manfaat kekayaan alam Papua. 

Baca Juga

Lantik 21 Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Ini Pesan Tegas Gubernur

Salah satu poin penting dalam “12 Komitmen Timika” adalah komitmen mengawal penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun 2026 secara serius, tepat sasaran, dan akuntabel. 

Elisa berharap forum tersebut tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, melainkan menghasilkan kebijakan konkret yang memperkuat kapasitas fiskal daerah di Tanah Papua.
“Ini harus jelas supaya percepatan pembangunan Papua benar-benar bisa berjalan,” tegasnya. 

Editor : Chanry Suripatty