Itinerary Kunker Menpar Raja Ampat Terungkap, Tak Ada Agenda Dialog dengan Komunitas

SORONG, iNewssorongraya.id — Dokumen itinerary kunjungan kerja Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, ke Raja Ampat akhirnya terungkap di tengah kritik masyarakat dan pelaku wisata lokal terkait pola kunjungan yang dinilai tertutup.

Dokumen internal bertajuk “Agenda Kunker Menpar ke Raja Ampat 11–12 Mei 2026” memperlihatkan fokus kegiatan Menteri Pariwisata lebih diarahkan pada agenda pemerintahan, investasi, serta visitasi destinasi unggulan Raja Ampat.

Dalam agenda hari pertama, Menteri Pariwisata dijadwalkan menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong. Agenda itu membahas monitoring dan evaluasi RIDPN Raja Ampat, pengembangan high quality sustainable tourism, industri dan investasi, serta persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark Raja Ampat.

Peserta yang tercantum dalam daftar undangan meliputi unsur pemerintah daerah, dinas teknis, hingga badan perencanaan pembangunan.

Namun, tidak ditemukan agenda resmi dialog bersama komunitas pariwisata lokal seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), asosiasi homestay, operator speedboat, maupun pelaku usaha wisata lainnya.

Pada hari kedua, Menteri Pariwisata melanjutkan kunjungan ke Geosite Piaynemo dan Desa Wisata Arborek. Agenda tersebut mencakup interaksi dengan pengunjung dan pengambilan konten dokumentasi kunjungan kerja.

Fakta itu memicu kekecewaan komunitas wisata lokal yang merasa tidak dilibatkan dalam kunjungan pejabat tertinggi sektor pariwisata nasional tersebut.

Ketua DPC HPI Raja Ampat, Ferdinan Dimara, mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya kunjungan Menteri setelah mencari informasi sendiri.

“Kami sangat kecewa karena kunjungan Ibu Menteri ke Raja Ampat tidak terinformasikan dengan baik kepada kami para pelaku wisata, khususnya HPI sebagai organisasi guide resmi,” ujar Ferdinan.

Menurut dia, pelibatan komunitas wisata lokal sangat penting karena mereka memahami langsung kondisi di lapangan dan berhadapan setiap hari dengan wisatawan.

“Guide HPI yang memiliki sertifikasi nasional adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Kami yang memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan tentang daerah dan budaya lokal,” katanya.

Ferdinan menilai absennya ruang dialog dalam agenda resmi kunjungan menunjukkan adanya celah komunikasi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lokal.

Ia membandingkan kunjungan tersebut dengan pola pendekatan saat Wakil Presiden RI berkunjung ke Raja Ampat beberapa waktu lalu, ketika seluruh komunitas wisata dikumpulkan untuk berdialog bersama pemerintah.

“Waktu Wakil Presiden datang, seluruh komunitas pariwisata dikumpulkan, mulai dari HPI, asosiasi homestay, pelaku speedboat, komunitas sepeda hingga ASITA. Tapi saat Menteri Pariwisata datang justru tidak ada ruang khusus untuk kami,” terangnya.

Kritik terhadap kunjungan tertutup itu kini berkembang menjadi sorotan publik mengenai pola tata kelola komunikasi pemerintah pusat dan daerah di destinasi prioritas nasional.

Masyarakat Raja Ampat berharap kunjungan pejabat pusat ke depan tidak hanya berfokus pada agenda seremonial dan promosi visual destinasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi komunitas lokal yang selama ini menopang industri wisata daerah.

Editor : Chanry Suripatty