Menteri Pariwisata ke Raja Ampat Diam-Diam, Pelaku Wisata Lokal Merasa Ditinggalkan

WAISAI, iNewssorongraya.id — Kunjungan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, ke Raja Ampat menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pelaku wisata lokal. Kedatangan pejabat tertinggi sektor pariwisata nasional itu dinilai berlangsung tertutup dan tidak melibatkan komunitas yang selama ini menjadi ujung tombak industri wisata di daerah tersebut.

Kekecewaan muncul setelah sejumlah pelaku wisata mengaku tidak memperoleh informasi memadai terkait agenda kunjungan Menteri Pariwisata selama berada di Raja Ampat pada 11–12 Mei 2026.

Padahal, berdasarkan dokumen itinerary kunjungan kerja Menteri Pariwisata, agenda tersebut mencakup pertemuan resmi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, visitasi Geosite Piaynemo, hingga kunjungan ke Desa Wisata Arborek.

Namun, komunitas pariwisata lokal, termasuk Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Raja Ampat, mengaku tidak diberi ruang untuk berdialog langsung dengan Menteri.

“Ada apa ini? Kenapa datang seperti orang pencuri, masuk tanpa diketahui tuan rumah?” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.

Ketua DPC HPI Raja Ampat, Ferdinan Dimara, menilai kunjungan tersebut seharusnya menjadi momentum strategis bagi pemerintah pusat untuk mendengar langsung berbagai persoalan di lapangan.

“Kami sangat kecewa karena kunjungan Ibu Menteri ke Raja Ampat tidak terinformasikan dengan baik kepada kami para pelaku wisata, khususnya HPI sebagai organisasi guide resmi,” ujar Ferdinan kepada media ini, Selasa (12/5/2026) malam.

Menurut Ferdinan, pihaknya baru mengetahui agenda kunjungan tersebut setelah mencari informasi secara mandiri. Bahkan, informasi yang diperoleh dinilai tidak utuh dan tidak membuka ruang keterlibatan bagi para guide lokal.

Ia menegaskan, pramuwisata bersertifikasi nasional memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas pelayanan wisata Indonesia, khususnya di Raja Ampat yang menjadi etalase pariwisata dunia.

“Guide HPI yang memiliki sertifikasi nasional adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Kami yang memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan tentang daerah dan budaya lokal,” katanya.

Dalam dokumen itinerary yang diperoleh media ini, daftar peserta dan pendamping kunjungan Menteri didominasi unsur pemerintah daerah dan pejabat terkait. Tidak tercantum keterlibatan organisasi guide lokal maupun komunitas wisata lainnya.

HPI Raja Ampat mengaku ingin menyampaikan sejumlah persoalan krusial kepada Menteri Pariwisata, mulai dari kendala kepemanduan wisata, tata kelola destinasi, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

“Seharusnya kami bisa berjumpa untuk menyampaikan berbagai kendala, baik dalam kepemanduan maupun pengelolaan objek wisata,” lanjut Ferdinan.

Ia juga membandingkan pola kunjungan Menteri Pariwisata dengan kunjungan Wakil Presiden RI sebelumnya ke Raja Ampat. Saat itu, kata dia, seluruh komunitas wisata lokal dilibatkan dalam forum bersama pemerintah.

“Waktu Wakil Presiden datang, seluruh komunitas pariwisata dikumpulkan, mulai dari HPI, asosiasi homestay, pelaku speedboat, komunitas sepeda hingga ASITA. Tapi saat Menteri Pariwisata datang justru tidak ada ruang khusus untuk kami,” terangnya.

Kritik tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pola komunikasi pemerintah pusat dengan daerah wisata strategis nasional. Sejumlah pelaku usaha menilai kunjungan pejabat pusat semestinya menjadi sarana menyerap aspirasi, bukan sekadar agenda seremonial dan dokumentasi konten.

Dalam itinerary resmi, agenda Menteri memang mencantumkan “interaksi dengan pengunjung” dan “taping konten kunker” saat visitasi ke Piaynemo dan Arborek. Namun, tidak ada agenda khusus dialog dengan komunitas pariwisata lokal.

Meski kecewa, Ferdinan menduga situasi tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara pihak terkait dan protokoler kunjungan.

“Kami berharap ke depan komunikasi bisa lebih baik sehingga komunitas pariwisata di Raja Ampat dapat dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pariwisata Indonesia,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kementerian Pariwisata terkait alasan kunjungan berlangsung secara terbatas dan minim pelibatan komunitas wisata lokal.

Editor : Chanry Suripatty