Anggota MRP PBD, Selly Kareth Berikan Klarifikasi Tegas atas Tuduhan Paul Finsen Mayor di Medsos

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Selly Kareth, angkat bicara menanggapi polemik dengan Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, yang memicu kegaduhan di ruang digital.

Dalam keterangan persnya, Selly secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya pernah dipiara atau diasuh oleh keluarga pihak yang bersangkutan. Ia menilai isu tersebut merupakan bagian dari penggiringan opini yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

“Saya perlu tegaskan bahwa saya tidak pernah dipiara atau diasuh oleh keluarga yang bersangkutan. Kejadian sebenarnya terjadi pada tahun 2012 saat saya masih SMK dan mengikuti praktek di Manokwari bersama tim,” ujar Selly.

Selly menjelaskan, saat kegiatan praktik sekolah di Manokwari, dirinya bersama sejumlah rekan hanya menumpang sementara di rumah keluarga yang dimaksud atas tawaran salah satu anggota keluarga tersebut.

“Kami pergi dengan tim, dan kebetulan adik dari yang bersangkutan menawarkan kami tinggal di rumahnya. Makan dan kebutuhan kami tanggung sendiri, dan bukan hanya saya yang tinggal di sana, tetapi bersama teman-teman lainnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberadaan dirinya di rumah tersebut bukan karena tidak memiliki tempat tinggal, melainkan bagian dari kegiatan resmi sekolah.

“Itu bukan karena saya tidak punya rumah, tapi karena kami datang dalam rangka tugas praktik. Saya bahkan hanya mengenal beliau sekitar satu jam saat pertama kali bertemu,” tegas Selly.

Lebih jauh, Selly menilai polemik yang berkembang tidak lepas dari upaya penggiringan opini yang berujung pada pembentukan persepsi negatif di ruang publik.

Menurutnya, fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap kebebasan berpendapat, terutama bagi perempuan.

“Hari ini kebebasan berpendapat memang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, tetapi faktanya banyak orang takut bersuara, apalagi menyampaikan kebenaran karena tekanan publik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bagaimana penggunaan kiasan seperti “kelapa hanyut” dipelintir menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu konflik antar kelompok.

“Tidak ada penyebutan nama atau suku tertentu. Namun yang terjadi justru penggiringan opini hingga berujung konflik,” katanya.

Selly menjelaskan bahwa istilah “kelapa hanyut” merupakan kiasan umum yang memiliki makna filosofis dalam konteks tertentu, bukan serangan terhadap kelompok tertentu.

“Kelapa hanyut yang saya maksud adalah manusia yang tidak memiliki pendirian tetap, bukan merujuk pada suku tertentu,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap daerah memiliki kearifan lokal dan bahasa yang tidak selalu dipahami oleh kelompok lain, sehingga seharusnya dijelaskan, bukan dipelintir.

Dalam pernyataannya, Selly juga menegaskan bahwa serangan yang dialaminya tidak sekadar kritik, tetapi bagian dari pola yang lebih luas dalam membungkam suara perempuan.

“Kejahatan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga upaya membungkam perempuan untuk bersuara,” tegasnya.

Ia menilai, ketika perempuan menyampaikan kebenaran, seringkali justru dianggap sebagai ancaman.

Selly mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman Papua.

“Papua hanya pemekaran wilayah pemerintahan, bukan pemekaran suku. Kita tetap satu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan menolak segala bentuk intimidasi terhadap perempuan.

“Saya menolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap suara perempuan,” katanya.

Selly memastikan bahwa seluruh pernyataan dan unggahan terkait polemik tersebut masih tersimpan sebagai bukti untuk langkah hukum selanjutnya.

“Semua status masih ada dan akan menjadi barang bukti agar hukum menentukan siapa yang benar dan salah,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

“Atas semua kegaduhan ini, saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya,” ucap Selly.

Selly berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi di ruang digital dan tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah.

“Mari kita tidak termakan isu yang berpotensi memecah belah sesama OAP. Kita harus semakin kuat dan bersatu,” pungkasnya.

Editor : Chanry Suripatty