Kontraktor Asli Papua Dapat Proyek hanya Rp100 Juta, Gelar Aksi Damai di Kantor BPJN Sorong

Ia menegaskan, kekhususan bagi pelaku usaha Papua bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan seluruh kementerian dan lembaga yang bekerja di wilayah Papua Barat Daya.

“Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lokasi pekerjaannya berada di Papua Barat Daya wajib mengakomodir kontraktor Papua Barat Daya,” katanya. 

Selain soal regulasi, massa aksi juga menyoroti ketimpangan pemberian nilai pekerjaan. Menurut Thomas, kontraktor OAP kerap hanya mendapat proyek bernilai kecil, sementara kontraktor dari luar Papua menguasai paket bernilai miliaran rupiah.
“Orang asli Papua hanya diberi pekerjaan Rp50 juta sampai Rp100 juta. Kapan kami mau besar dan berkembang?” ujarnya. 

Ia juga mengungkap maraknya praktik “pinjam bendera” perusahaan Papua oleh kontraktor non-Papua, di mana perusahaan OAP hanya dijadikan formalitas administratif.

Editor : Hanny Wijaya