Kontraktor Asli Papua Dapat Proyek hanya Rp100 Juta, Gelar Aksi Damai di Kantor BPJN Sorong

SORONG, iNewssSorongraya.id — Ketimpangan dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional di Papua Barat Daya kembali memantik protes. Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya menggelar aksi damai di depan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Satker PJN II Papua Barat, Kota Sorong, Selasa (13/1/2026). 

Aksi tersebut menjadi ekspresi kekecewaan kontraktor OAP terhadap minimnya keberpihakan pemerintah pusat dan satuan kerja di daerah dalam melibatkan pelaku usaha asli Papua pada proyek-proyek strategis pembangunan infrastruktur. 

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Barat Daya, Thomas Jaferson Baru, menegaskan demonstrasi itu merupakan bentuk perlawanan terbuka terhadap praktik pembangunan yang dinilai menyimpang dari semangat Otonomi Khusus Papua.

“Inti dari Otonomi Khusus adalah keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi orang asli Papua. Namun dalam praktiknya, kontraktor Papua justru hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri,” kata Thomas dalam orasinya. 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BBPJN Papua Barat, serta Satker BPJN Wilayah III Sorong.

Tuntutan utama massa aksi adalah pelaksanaan penuh Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa untuk percepatan pembangunan di Papua, yang dinilai belum dijalankan secara konsisten.

“Perpres ini jelas mengatur keberpihakan bagi orang asli Papua. Faktanya hari ini, kontraktor OAP hanya jadi penonton dan menderita di atas tanah Papua,” ujar Thomas. 

Editor : Hanny Wijaya