Alarm Keras BPK untuk Papua Barat Daya: Tata Kelola Aset dan Layanan Publik Masih Rapuh!

“Kami yakin apa yang dituangkan dalam laporan ini sesuai dengan standar pemeriksaan BPK berdasarkan regulasi. Walaupun bekerja dengan keterbatasan, tuntutan masyarakat terus meningkat sehingga kami memerlukan pembinaan dan pendampingan,” kata Gubernur.

Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, baik terkait pengelolaan keuangan, aset daerah, maupun kebijakan pelayanan publik.

“Pemerintah daerah akan bergerak cepat melakukan pembenahan agar kualitas layanan publik terus meningkat dan belanja daerah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

Editor: Hanny Wijaya