Status Ibu Rumah Tangga Fiktif? Bule Amerika di Raja Ampat Diselidiki Kerja Sejak 2019

SORONG KOTA, iNewssorongraya.id — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi [Kanwil Ditjenim] Papua Barat resmi mengambil alih penyelidikan dugaan pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Amerika Serikat, Dorothea Nelson (DN).

Pemeriksaan terhadap DN dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong pada Kamis, 13 November 2025, terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, khususnya di wilayah Raja Ampat.

Penyidik dari Kanwil Ditjenim Papua Barat saat memeriksa WNA Amerika Dorothea Nelson.[FOTO : iNewssorongraya.id - CHAN]

Baca Juga

Skandal PT MER di Raja Ampat: Anggota DPR RI Ungkap Dugaan Pencucian Uang hingga Pemalsuan Ijazah

Kepala Kantor Imigrasi Sorong, Dhaud Randa Payung, menegaskan bahwa proses pendalaman perkara masih berjalan di bawah kendali penuh penyidik Kanwil.

“Jadi sementara diperiksa oleh Kanwil [Penyidik dari Kanwil Ditjenim Papua Barat ]. Kalau memang ditemukan pelanggaran, akan dilanjutkan ke penyidikan. Ini masih tahap penyelidikan. Kalau ada pelanggaran, ya pasti ada sanksi,” ujar Daud dalam keterangan pers, Jumat (14/11/2025).

Daud mengungkapkan, pemeriksaan terhadap DN telah berlangsung sejak Selasa, 11 November 2025. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk dari pihak Misool Eco Resort (MER).

Baca Juga

Anggota DPR Robert Kardinal Tegas : Imigrasi Sorong Segera Deportasi WNA Amerika Dorothea Nelson

Namun, salah satu saksi kunci, Pembina Yayasan MER Andrew Miners, belum memenuhi panggilan penyidik.

“Pak Andrew belum datang. Harusnya hari ini. Informasi dari penyidik, beliau belum sampai ke Sorong—mungkin masih di Jakarta. Nanti akan dipanggil lagi,” kata Daud.

Ia memastikan bahwa kasus tersebut kini sepenuhnya ditangani Kanwil Kemenkum Papua Barat dengan satu penyidik khusus yang turun langsung ke Sorong.

Baca Juga

Anggota DPD Desak Kepala Imigrasi Sorong Segera Deportasi WNA Amerika Dorothea Nelson

Daud dengan tegas membantah tuduhan di media sosial yang menuding adanya praktik tidak profesional dalam penanganan kasus DN.

“Ada tudingan yang menyebut Kepala Imigrasi Sorong dan Kakanwil kong kalikong. Saya tegaskan itu tidak benar. Kami bekerja profesional dengan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Baca Juga

Kasus WNA Amerika Dorothea Nelson, LBH Gerimis Bongkar Skandal Lemahnya Imigrasi Sorong

Daud juga menyoroti sikap pihak MER yang dinilai kurang kooperatif dalam pelaporan tenaga kerja asing.

“MER ini selama menggunakan tenaga kerja asing kurang koordinasi dengan imigrasi. Mereka menyepelekan masalah keimigrasian. Harusnya mereka melapor karena mempekerjakan WNA,” tegasnya.

Daud mengatakan pihaknya telah mewajibkan MER membuat akun pelaporan resmi untuk mematuhi mekanisme pengawasan WNA.

Rincian aktivitas DN:

• Project Specialist (2019–2020)
• Vice President (2020–2021)
• COO (2021–2025)
• Manajemen Misool Eco Resort (Mei 2025–sekarang)

Baca Juga

Jenazah WNA Amerika Dibawa ke Sorong untuk Dikremasi

Data tersebut dinilai mengarah pada dugaan pelanggaran sistematis selama enam tahun terkait penyalahgunaan status izin tinggal.

Perbuatan ini berpotensi melanggar Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Selain itu, Pasal 75 UU Keimigrasian membuka opsi deportasi dan pencekalan.

LBH Pertanyakan Lambannya Penindakan

“Di Amerika atau Eropa, kalau WNI melanggar, aparat langsung bertindak. Kenapa Imigrasi Sorong justru lamban terhadap WNA? Ada apa sebenarnya?” ujar Yosep, Jumat (12/9/2025).

Ia menyebut laporan LBH didasarkan pada bukti yang menunjukkan DN bekerja aktif sejak 2019 meski ITAP-nya tercatat sebagai ibu rumah tangga.

“Ini bukan pelanggaran insidental, tapi sistematis lebih dari enam tahun,” tegas Yosep.

Kasus ini juga mendapat perhatian dari anggota DPR dan DPD RI asal Papua Barat Daya yang meminta penegakan aturan dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

“Tetap ada pengawasan. Yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan kegiatan,” kata Daud.

Publik kini menantikan langkah lanjutan Kanwil Kemenkum Papua Barat mengenai apakah DN akan diproses pidana atau dideportasi sesuai ketentuan undang-undang.

Editor : Hanny Wijaya