Pulau Sain Memanas: Bupati Raja Ampat Ingatkan Warganya Hindari Provokasi dan Kekerasan

SORONG, INEWSSORONGRAYA.ID – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyatakan sikap tegas atas aksi pembakaran lima unit rumah bantuan pemerintah di Pulau Sain, Sabtu (20/9/2025). Aksi tersebut dilakukan ratusan warga Desa Umyal, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai bentuk penolakan klaim wilayah oleh Papua Barat Daya.

Dalam video amatir yang beredar, massa terlihat membakar bangunan bantuan milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Warga menyebut tindakan itu sebagai kesepakatan bersama untuk menolak klaim tiga pulau—Sain, Piay, dan Kiyas—yang kini menjadi sengketa tapal batas antara Halmahera Tengah dan Raja Ampat.

Seorang tokoh masyarakat dalam rekaman itu menegaskan, “Pembakaran ini sudah disepakati bersama warga dan pemerintah desa. Kami akan pertahankan pulau-pulau itu sebagai wilayah Halmahera Tengah.”

Menanggapi insiden tersebut, Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan warga. Ia menegaskan bahwa Pulau Sain, Piay, dan Kiyas masuk dalam wilayah Papua Barat Daya.

“Saya ingin supaya permasalahan tapal batas Pulau Sain ini kita bisa selesaikan, dan statusnya harus jelas. Pulau itu masuk di Raja Ampat. Itu saya tegaskan, itu kami punya pulau,” kata Orideko Burdam di Sorong, Minggu [21/9/2025]. 

Bupati meminta masyarakat Raja Ampat untuk tidak terprovokasi atau melakukan aksi balasan.

“Saya minta kepada masyarakat, jangan terprovokasi. Kita cinta damai. Masalah tapal batas ini akan kami selesaikan dengan cara elegan dan profesional,” ujarnya.

Ia juga menilai Pemerintah Halmahera Tengah perlu memberikan pemahaman hukum kepada warganya, bukan membiarkan mereka melakukan aksi pembakaran.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membicarakan penyelesaian sengketa tapal batas.

Langkah diplomatis itu, menurut Bupati, menjadi cara terbaik untuk menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat. “Kami akan tempuh jalur resmi dan konstitusional agar persoalan tapal batas ini tidak menimbulkan perpecahan,” tegasnya.

Peristiwa pembakaran rumah bantuan ini mencerminkan kompleksitas konflik batas wilayah yang kerap menimbulkan ketegangan antarwarga di perbatasan. Namun, pesan yang disampaikan pemerintah menekankan pentingnya menjaga ketenangan, mengedepankan dialog, serta menolak kekerasan sebagai solusi.

Editor : Hanny Wijaya