Mendagri Tito Ultimatum Pemda: Identifikasi Kemiskinan, Jangan Salah Salur Bansos

JAKARTA, iNewssorongraya.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Ia menilai, langkah ini menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat efektivitas program pemerintah di daerah.

Baca Juga

1,9 Juta Keluarga Dicoret dari Bansos PKH dan BPNT, Prabowo Hemat Anggaran Berapa Triliun?

Tito mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak hanya fokus menyalurkan bantuan, tetapi juga serius mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan. Menurutnya, strategi penanganan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan karakteristik lokal di tiap wilayah.

“Penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Bantuan yang tepat sasaran akan memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan,” tegas Tito dalam keterangan resminya.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, menilai arahan Mendagri merupakan langkah tepat. Ia menegaskan, selama ini banyak kasus di mana bansos dipolitisasi atau dijadikan sarana pencitraan pejabat daerah.

Baca Juga

Tim Bansos Ditembaki OTK, Seorang Anggota Polisi Jadi Korban

“Selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah. Apa yang disampaikan Pak Tito penting, karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan,” ujar Tantan, Kamis (11/9).

Menurutnya, arahan Mendagri juga menjadi strategi penting dalam meredam potensi keresahan sosial. Kondisi masyarakat yang minim sumber pendapatan kerap memicu demonstrasi bahkan kerusuhan di sejumlah daerah.

Lebih jauh, Tantan menekankan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dipahami lewat angka statistik semata. Pemda harus memiliki kepekaan sosial dan pendekatan kualitatif dalam memahami kelompok rentan.

Baca Juga

Tim Bansos Diserang OTK Usai Bagi BLT di Distrik Arguni, Kaimana

“Selama ini kelompok rentan sering hanya dipahami sebatas konsumsi dan daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin terpuruk. Jika Pemda mampu mengidentifikasi ini, maka program seperti PKH dan bansos lain bisa lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, sebagian masyarakat miskin kerap tak tersentuh bantuan karena faktor budaya dan rasa malu. Hal ini menuntut Pemda lebih inovatif dalam merancang skema penyaluran bansos agar benar-benar menyentuh yang paling membutuhkan.

Tantan menambahkan, arahan Mendagri akan lebih efektif jika ditopang aturan turunan yang jelas. Aturan teknis tersebut penting untuk mengatur metodologi pengumpulan data, mekanisme penyaluran, serta evaluasi terhadap besaran dan jangkauan bantuan sosial.

“Hal ini hanya bisa dilakukan Pemda, dengan arahan jelas dari pemerintah pusat. Jika itu dijalankan, maka arahan Mendagri soal penanganan kemiskinan tepat sasaran bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.

Editor : Chanry Suripatty