Mendagri Tito dan Komite I DPD Bahas Evaluasi Pemda, DOB, TKD, serta Percepatan Pembangunan Papua

JAKARTA, iNewssorongraya.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas berbagai agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (11/12/2025), menyoroti evaluasi pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi daerah, aspirasi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), serta percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Baca Juga

Pengurus Partai Lolos Jadi DPR Otsus: PTTUN Tumbangkan SK Gubernur Papua Barat Daya dan Mendagri

Rapat yang berjalan sekitar tiga jam itu memfokuskan pembahasan pada konsistensi kebijakan pusat dan daerah, termasuk isu pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Tito menegaskan bahwa perlu kehati-hatian dalam memutuskan pemekaran wilayah karena menyangkut kemampuan anggaran negara.

“Permasalahan utama DOB adalah kesiapan anggaran. Untuk itu, kami menyarankan Komite I DPD RI berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan,” ujar Tito.

Selain persoalan DOB, Komite I dan Kemendagri mengkaji kebutuhan penyesuaian TKD dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Tito menyampaikan bahwa penyaluran anggaran harus sejalan dengan kapasitas fiskal negara dan efektivitas penggunaan dana oleh pemerintah daerah.

Baca Juga

Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Mendagri dan Kemenkes Turun Lakukan Audit Regulasi dan Teknis

Agenda lain yang menjadi sorotan adalah percepatan pembangunan Papua. Tito menekankan bahwa negara berkewajiban memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi orang asli Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

Ia menjelaskan bahwa pemenuhan SPM membutuhkan harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga dan pemerintah di enam provinsi serta 42 kabupaten/kota di wilayah Papua.

“Instrumen percepatan sudah dibentuk melalui Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dilantik Presiden. Komite ini akan mengoordinasikan dan menyelaraskan program pusat dan daerah,” kata Tito.

Baca Juga

Mendagri Tito Ultimatum Pemda: Identifikasi Kemiskinan, Jangan Salah Salur Bansos

Tito juga mengungkapkan bahwa pekan depan Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat bersama Komite Eksekutif, kepala daerah se-Papua, dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut akan membahas evaluasi program, arahan kebijakan, dan langkah percepatan pembangunan.

“Presiden akan memberikan arahan langsung mengenai yang telah dilakukan oleh komite, mandat komite, dan percepatan pembangunan yang harus dilakukan,” ujar Tito.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua II DPD RI Yorrys Raweyai, serta anggota Komite I lainnya. Kehadiran pimpinan DPD dinilai memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam memastikan arah kebijakan pembangunan nasional berjalan sesuai mandat konstitusi.

Baca Juga

Inflasi Melonjak, Mendagri Instruksikan Pengendalian Harga dan Perlindungan Data Publik

Editor : Hanny Wijaya