Papua Barat Daya Raih Dua Penghargaan Dalam Apresiasi Pemda Berprestasi 2026

JAKARTA, iNewsSorongraya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Papua dengan total dana apresiasi Rp3,5 miliar. Capaian tersebut mencakup sektor pelayanan kesehatan dan pengelolaan sampah, yang menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menerima langsung penghargaan itu dalam acara yang digelar Kemendagri dan iNews TV di Royal Glasshouse, Park Hyatt, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga

Transformasi Birokrasi Digital: Dinas P2KP Papua Barat Daya Latih ASN OAP Kuasai Teknologi Komputer

Papua Barat Daya meraih Terbaik 2 kategori Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan tingkat provinsi dengan apresiasi Rp1,5 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, provinsi tersebut menempati peringkat pertama dan memperoleh apresiasi Rp2 miliar.

Pada kategori kesehatan, Papua Barat Daya berada di bawah Papua Selatan yang meraih Terbaik 1. Adapun Papua Pegunungan menempati posisi Terbaik 2 pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri.

Penghargaan sektor kesehatan diserahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Sementara penghargaan lingkungan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Jamari Caniago.

Baca Juga

Sinkronisasi dan Efisiensi Jadi Fokus Evaluasi APBD Papua Barat Daya Tahun 2025

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan menghadirkan terobosan bagi masyarakat.

Menurut Tito, pembagian kompetisi berdasarkan enam regional atau klaster bertujuan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi daerah dengan kapasitas fiskal berbeda.

“Kalau dibuat kompetisi nasional, daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan sulit bersaing dengan daerah yang PAD-nya lebih kuat. Karena itu kami membaginya menjadi enam region, salah satunya Regional Papua,” ujar Tito.

Baca Juga

Janji Manis Beasiswa Berujung Pahit: Mahasiswa Papua Barat Daya Jadi Buruh di Negeri Orang?

Kinerja Kesehatan dan Lingkungan Jadi Indikator

Penilaian kategori Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan mencakup akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Baca Juga

Warga Dua Kampung di Sorong Selatan Terendam Banjir, Forkom Imekko Desak Pemerintah Turun Tangan

Inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berdampak bagi masyarakat.

Sementara kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri menitikberatkan pada sistem pengelolaan sampah terpadu, kualitas lingkungan hidup, serta efektivitas program yang memberikan dampak nyata.

Aspek inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan menjadi bagian dari penilaian untuk mendorong pemerintah daerah menghadirkan solusi persoalan lingkungan.

Baca Juga

Papua Barat Daya Tunjukkan Jati Diri di HUT RI ke-80: Kemerdekaan untuk Kerja Nyata

Tito menjelaskan, Batch II Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 mengangkat tema Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya sektor perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Penilaian tersebut diperluas dengan pengelolaan sampah dan penguatan program Indonesia ASRI.

“Pada batch kedua ini kami mengambil tema Standar Pelayanan Minimal, meliputi perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian ditambah dengan penanganan sampah serta Indonesia ASRI, yaitu Aman, Sehat, Resik dan Indah,” jelasnya.

Program Indonesia ASRI merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah melalui keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait.

Tito mengatakan, agenda tersebut juga menjadi wadah koordinasi kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri.

“Di perintah Bapak Presiden kepada kami untuk acara kumpul mengumpulkan teman-teman kepala daerah dan Forkopimda. Tadi saya lihat ada beberapa Kapolda, kemudian dari Pangdam dan Danrem yang hadir,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.

Ia menjelaskan, kegiatan yang semula direncanakan berlangsung di Sentul mengalami perubahan lokasi menjadi Jakarta. Penyesuaian tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi kepala daerah dari Papua untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga.

“Rencananya di Sentul, tapi kemudian arahan beliau untuk ditunda dulu. Sekalian sudah terlanjur kita rencanakan untuk teman-teman di Papua daripada bolak-balik, kalau dilaksanakan di Sentul, kita laksanakan di Jakarta. Jadi sekalian saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Jakarta bisa memanfaatkan, mungkin bisa bertemu dengan mitra, kolega, kemudian pertemuan dengan kementerian/lembaga,” jelasnya.

Tito menambahkan, koordinasi lintas kementerian juga mencakup pembahasan program pembangunan di wilayah Papua, termasuk sektor perumahan.

“Seperti besok, saya dengan Pak Ara akan rapat dengan Gubernur Papua Pegunungan dan seluruh bupati yang ada di Papua Pegunungan tentang perumahan di sana,” tambah Tito.

Dana Apresiasi dan Tantangan Pelayanan Publik

Kemendagri berharap penghargaan tersebut mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pelayanan publik, memperkuat inovasi, dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan. Mudah-mudahan apresiasi ini semakin memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan membuat terobosan bagi masyarakat,” katanya.

Bagi Papua Barat Daya, total dana apresiasi Rp3,5 miliar menjadi tambahan capaian dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah tingkat regional. Namun, penghargaan tersebut juga menempatkan peningkatan akses kesehatan, kualitas fasilitas pelayanan, serta pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai agenda yang harus terus diperkuat.

Capaian tersebut pada akhirnya tidak hanya diukur dari penghargaan dan besaran dana apresiasi, tetapi juga dari konsistensi pemerintah daerah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta lingkungan yang bersih dan sehat.

Editor: Hanny Wijaya