Mewujudkan Papua Barat Daya Tangguh Bencana: Pemprov Susun Dokumen RPB 2025

KOTA SORONG, iNewssorongraya.id – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya menghadapi ancaman bencana alam dengan menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Papua Barat Daya. Langkah ini ditandai dengan kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B & Satpol PP) di Kota Sorong, Rabu (3/9/2025).

Kegiatan bertema “Sinergi Membangun Kesiapsiagaan Menuju Papua Barat Daya yang Tangguh Bencana” itu melibatkan instansi pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, media, lembaga non-pemerintah, hingga kalangan dunia usaha. Forum ini diharapkan menghasilkan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam pengurangan risiko bencana di provinsi termuda Indonesia tersebut.

Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, George Yarangga, menegaskan bahwa penyusunan RPB bukanlah agenda administratif semata.
“RPB ini disusun secara inklusif dan partisipatif, dengan pendekatan berbasis risiko. Artinya, setiap kebijakan dan tindakan penanggulangan bencana harus berangkat dari kajian ilmiah yang memperhitungkan potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kapasitas masyarakat di berbagai daerah,” ujar George.

George menekankan, RPB akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan harus sejalan dengan dokumen nasional seperti Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kita harus siap dari segala sisi, karena dampak bencana bukan hanya fisik, tapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, bahkan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus terlibat aktif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DKP2B & Satpol PP Papua Barat Daya, Vincente Campana Baay, S.IP, menegaskan bahwa dokumen RPB akan menjadi pedoman utama bagi seluruh upaya mitigasi di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.
“Dokumen ini menjadi fondasi utama yang akan kita pegang bersama. Di dalamnya termuat seluruh peta potensi bencana di Papua Barat Daya. Ini bukan hanya arsip teknis, tetapi rujukan utama dalam pembangunan berkelanjutan wilayah kita,” kata Baay.

Baay menjelaskan, secara geologis Papua Barat Daya berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar — Australia, Pasifik, dan Eurasia — yang menjadikan wilayah ini sangat rawan gempa bumi, tsunami, serta bencana alam lainnya.
“Inilah mengapa mitigasi harus menjadi prioritas. Mitigasi berarti merencanakan penanggulangan sebelum bencana terjadi. Jadi bukan reaktif, tetapi preventif. Kita tidak menunggu bencana datang, kita harus siap sejak dini,” tegasnya.

Menurutnya, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan kajian risiko terbaru, termasuk analisis kerentanan wilayah, kapasitas daerah, serta pemetaan detail daerah rawan bencana. Hasil FGD akan dirumuskan menjadi RPB Papua Barat Daya Tahun 2025 yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga realistis serta bisa diimplementasikan di lapangan.

Baay menambahkan, seluruh instansi teknis provinsi hingga kabupaten/kota harus menjadikan RPB sebagai acuan resmi pembangunan.
“RPB bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi komitmen kita bersama sebagai pemerintah dan masyarakat Papua Barat Daya untuk mewujudkan provinsi yang tangguh bencana,” tutupnya.

Dengan posisi geografis yang rentan, penyusunan RPB dianggap krusial sebagai upaya perlindungan rakyat Papua Barat Daya. Dokumen ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Editor : Hanny Wijaya