PT BCM Bongkar Dugaan Intimidasi Pengiriman Kayu: Sorot Kolusi Oknum Pengusaha dan Aparat Gakkum

SORONG KOTA, iNewsSorongraya.id — Dugaan praktik intimidasi dalam industri kayu kembali mencuat. PT Bangkit Cipta Mandiri (BCM) menuding adanya kolusi antara oknum pengusaha kayu dan aparat Penegakan Hukum (Gakkum) di wilayah Makassar dan Papua Maluku.

Kuasa Direktur PT BCM, Moses Saimar, secara terbuka membeberkan dugaan tersebut dalam konferensi pers yang digelar Jumat (11/7/2025). Ia menilai penahanan kayu milik perusahaannya yang kini berada dalam pengawasan Gakkum Makassar sebagai bentuk kriminalisasi bisnis.

“Kayu kami yang sedang dalam pengawasan justru difitnah tanpa bukti yang sah. Mereka menuduh kami mengambil kayu dari kawasan hutan konservasi di Salawati Utara, Raja Ampat, dan Salawati Selatan, Sorong. Padahal, kami sudah memuat 8 kontainer melalui PT SPIL dari Sorong menuju Makassar dan Pare-Pare dengan dokumen lengkap dari LKHP Papua Barat Daya,” tegas Moses.

Moses turut menuding adanya tebang pilih dalam pengawasan Gakkum. Ia menyebut ada perusahaan lain di Sorong Raya, khususnya di Aimas, yang diduga kuat melangsir kayu ke Pelabuhan Sorong menggunakan truk kontainer tanpa dokumen resmi.

“Bahkan ada dugaan pemalsuan dokumen dan penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut, namun anehnya, pengiriman mereka ke Makassar dan Surabaya tetap lancar tanpa hambatan,” ungkapnya geram.

Moses juga mempertanyakan prosedur pemanggilan yang dianggap tidak adil. Ia menyayangkan Gakkum Papua Maluku hanya memanggil kuasa direktur, bukan pemilik perusahaan secara langsung.

Sementara itu, upaya klarifikasi dari awak media ke Kantor Gakkum Sorong di Km 12 Pojok tak membuahkan hasil. Seorang staf menyatakan bahwa pimpinan sedang rapat dan belum bisa ditemui.

“Kepala Balai sedang rapat dan belum bisa menemui media,” kata staf tersebut singkat.

PT BCM menuntut investigasi menyeluruh dan transparan terkait dugaan kolusi dan ketidakadilan penegakan hukum yang terjadi dalam kasus ini. Mereka menegaskan akan terus mendorong proses hukum yang bersih demi menciptakan iklim bisnis yang sehat.

Editor : Hanny Wijaya