DPD RI Siap Kawal Papua Barat Daya dalam Optimalisasi PNBP

SORONG, INEWSSORONG.ID – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan kesiapan mereka dalam mengawal Provinsi Papua Barat Daya guna mendapatkan hak penuh dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dalam kunjungan kerja (kunker) di Vega Prime Hotel, Sorong, Senin (10/2/2025).

Baca Juga

Empat Senator DPD RI dari Papua Barat Daya Siap Berkolaborasi untuk Membangun Daerah

Dalam sambutannya, Tamsil Linrung menyatakan bahwa Komite IV DPD RI tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, tetapi juga siap mengawal Papua Barat Daya dalam memperjuangkan haknya.

“Gambaran kontribusi sektor perikanan terhadap PNBP sekitar Rp1,7 triliun atau 0,3 persen pada tahun 2023, sedangkan sektor kehutanan mencapai Rp2,8 triliun atau 0,5 persen. Angka ini masih jauh dari potensi riil yang dimiliki oleh daerah ini,” ungkapnya.

Tamsil optimistis Papua Barat Daya dapat menjadi proyek percontohan dalam optimalisasi PNBP, khususnya dalam sektor perikanan, kehutanan, pelabuhan, dan jasa layanan publik. Ia juga menegaskan bahwa setibanya di Jakarta, pihaknya akan langsung berkonsultasi dengan Presiden terkait efisiensi anggaran dan usulan baru yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, menyoroti pentingnya penyusunan tata ruang yang harus berlandaskan Peraturan Daerah (Perda). Namun, hingga kini, DPRD Papua Barat Daya belum membentuk regulasi tersebut.

“Sebagai langkah cepat, kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang sebelumnya telah memiliki dokumen tata ruang. Pada 7 Februari 2025, Gubernur Papua Barat telah menyerahkan seluruh dokumen terkait tata ruang kepada kami,” jelas Musa’ad.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, perikanan, dan kelautan, khususnya di kawasan Raja Ampat dan sekitarnya. Namun, optimalisasi PNBP di sektor ini masih terkendala regulasi yang belum tersedia.

Baca Juga

Tak Ada Kaum Perempuan Daftar Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi PBD

“Kami masih membutuhkan regulasi yang kuat agar potensi ini dapat dikembangkan dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya