PT SHL Gagas Model Pengelolaan Hutan Kolaboratif Pertama di Papua Barat Daya

SORONG, iNewssorongraya.id — Upaya pelestarian hutan kini memasuki babak baru di Papua Barat Daya. PT Salawati Hijau Lestari (PT SHL), pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan pertama di Papua, memulai inisiatifnya dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, menandai pendekatan baru dalam pengelolaan hutan lestari berbasis kemitraan.

Dalam dialog multipihak yang digelar di Hotel Aston, Kota Sorong, Selasa (14/5/2025), PT SHL melibatkan pemerintah daerah, dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, lembaga kehutanan seperti BPHL dan BPDAS, serta akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat adat dari wilayah konsesi seluas 78.390 hektare di Kabupaten Sorong Selatan.

Direktur PT SHL, Ir. Misran, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga kelestarian hutan. “Kami meyakini bahwa hutan hanya bisa lestari jika ada dukungan penuh dari masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin seluruh proses pemanfaatan ini transparan dan didasari semangat kerja sama,” tegasnya.

Langkah ini menjadikan PT SHL sebagai pionir dalam penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam konteks kehutanan di Tanah Papua. Area konsesi perusahaan mencakup Distrik Inanwatan, Matemani, Kokoda, dan Kokoda Utara—wilayah yang dikenal memiliki kekayaan biodiversitas dan habitat spesies endemik penting.

Kepala Cabang PT SHL Sorong, Willem Kayoi, S.H., M.Si., menyebut bahwa perusahaan tidak sekadar hadir untuk eksploitasi, melainkan ingin menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat adat, terutama generasi muda Papua.

“PT SHL hadir dengan niat membangun, bukan sekadar memanfaatkan. Kami ingin mewujudkan model bisnis kehutanan yang tidak merusak, namun justru memberdayakan masyarakat lokal, terutama generasi muda Papua, sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengelola hutan,” ujar Kayoi.

Kolaborasi lintas sektor yang digagas PT SHL ini diharapkan menjadi model replikasi di wilayah hutan adat lainnya di Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan konservasi lingkungan jika sejak awal dibangun dengan kepercayaan dan kemitraan yang setara.

Editor : Hanny Wijaya