Polda Papua Barat Daya Maksimalkan Pengamanan Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi

SORONG, iNewsSorong.id – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan jalannya penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Februari 2024. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga di seluruh wilayah provinsi.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ketidakpuasan akibat perselisihan hasil pemilu yang masih dalam proses banding di Mahkamah Konstitusi (MK), Polda Papua Barat Daya telah menerapkan strategi pengamanan yang komprehensif. Perselisihan ini melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di beberapa daerah, sehingga upaya pengamanan menjadi prioritas utama.

Polda Papua Barat Daya telah menerima Surat Perintah Tugas (Sprint) dari Polda Papua Barat untuk periode 2024-2025 yang mengatur sistem pengamanan terhadap potensi konflik hasil Pilkada. Pengamanan ini akan difokuskan di lima kabupaten dan satu kota, dengan dukungan penuh dari personel kepolisian yang bertugas di Polres dan Polresta. Selain itu, untuk perselisihan hasil pemilihan gubernur, pengamanan akan langsung ditangani oleh jajaran Polda Papua Barat.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa, menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah disiagakan untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses pelantikan kepala daerah.

“Kami telah menyiapkan skema pengamanan maksimal untuk mengawal jalannya penetapan hasil Pilkada. Stabilitas keamanan adalah prioritas utama agar masyarakat tetap merasa aman dan damai,” ujar Kombes Pol Semmy Ronny Tabhaa.

Lebih lanjut, Wakapolda juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima hasil Pilkada dengan sikap yang dewasa dan mendukung siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin daerah, demi kemajuan Papua Barat Daya dalam lima tahun ke depan.

Dalam rangka pengamanan putusan MK terkait Pilkada, Polda Papua Barat Daya akan mengerahkan sebanyak 500 personel yang tersebar di berbagai titik strategis guna memastikan situasi tetap terkendali.

Dengan langkah strategis ini, diharapkan proses demokrasi di Papua Barat Daya dapat berjalan dengan aman dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Polda Papua Barat Daya berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan damai.

Editor : Hanny Wijaya