Dinas Kesehatan Papua Barat Daya Gelar Rakor Standar Pelayanan Minimal Tingkat Kabupaten/Kota

SORONG, iNewsSorong.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menyusun pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini melibatkan petugas fungsional dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya. Rakor ini bertujuan memastikan implementasi SPM di fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya rakor ini untuk memberikan pemahaman kepada petugas kesehatan di kabupaten/kota dan puskesmas.

“Tujuan rakor ini adalah agar teman-teman di dinas kesehatan kabupaten/kota serta puskesmas memahami tugas yang perlu mereka laksanakan sesuai SPM. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Naomi pada Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan, SPM yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan ke tingkat provinsi hingga kabupaten/kota mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan. Contohnya, prosedur tetap (SOP) di posyandu dengan lima meja pelayanan, hingga waktu pelayanan pasien di rumah sakit dari pendaftaran hingga pengambilan obat.

Selain itu, Naomi menyoroti pentingnya penerapan standar pelayanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. “Setiap pelayanan memiliki standar yang harus dipatuhi, sehingga kualitas pelayanan dapat terukur dan konsisten,” tambahnya.

Dinas Kesehatan Papua Barat Daya juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja fasilitas kesehatan melalui tim yang telah dibentuk. “Kami akan menilai apakah pelaksanaan pelayanan sudah sesuai SPM atau belum. Hasil evaluasi ini akan menjadi bagian dari laporan tahunan yang disampaikan ke Kementerian Kesehatan,” tegas Naomi.

Ia juga mengingatkan para peserta rakor, khususnya kepala bidang dan kepala seksi yang bertanggung jawab atas program seperti TB, HIV/AIDS, dan malaria, agar memahami SPM dengan baik. “Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab akan berjalan lebih optimal,” katanya.

Naomi menutup sambutannya dengan harapan agar seluruh peserta mengikuti rakor hingga selesai dan mampu mengimplementasikan hasilnya di lapangan. “Semua yang kita kerjakan selama setahun akan dievaluasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan pelayanan sesuai aturan,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya, sekaligus memastikan pelaksanaan program kesehatan berjalan sesuai standar nasional.

Editor : Chanry Suripatty