get app
inews
Aa Text
Read Next : Raja Ampat Terancam Sampah Kiriman, Pemprov PBD Gerak Cepat Pastikan Keberlanjutan Sektor Pariwisata

Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Dorong Peningkatan Investasi di KEK Sorong Pemprov PBD Gelar Rakor

Sabtu, 18 Mei 2024 | 03:27 WIB
header img
Pemukulan Tifa tanda dimulainya Rakor Perekonomian Provinsi Papua Barat Daya 2024. (FOTO : iNewsSorong.id - MEWA).

 

 

SORONG, iNewsSorong.id – Guna optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam dan mendorong peningkatan perekonomian di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian tahun 2024. Rakor ini juga sebagai upaya mengoptimalkan KEK Sorong sebagai pusat perekonomian di tanah Papua.

Rakor yang mengusung tema “ tema ‘Peran Ekonomi khusus (KEK) Sorong Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi kawasan Papua” dibuka secara langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad yang digelar di Rylich Panorama Hotel, Jumat (17/5/2024).

Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad mengatakan wilayah Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa yang belum dioptimalkan. Sinergitas dan strategi sangat penting dan dibutuhkan dalam mengoptimalkan potensi SDA tersebut agar ada korelasi antara potensi SDA dengan peningkatan perekonomian di wilayah tersebut.

"Semua membutuhkan kerjasama tersebut. Kita memiliki sumberdaya alam yang luar biasa tapi kan selama ini belum dioptimalkan sebab butuh strategi bagaimana untuk mengoptimalkannya, sehingga melalui forum ini saya minta rumuskan supaya semakin nyata dan ada korelasi antara potensi SDA dengan perekonomian kita," ungkap Mohammad Musa'ad.

Lebih lanjut Musa’ad mengatakan optimalisasi SDA di wilayah Papua Barat Daya dapat dilakukan dengan keseriusan dalam kontribusi pembangunan di wilayah tersebut. Terlebih dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Dimana KEK Sorong saat adalah satu-satunya Kawasan ekonomi khusus di tanah Papua.

“ Kita ingin KEK Sorong tidak harus menjadi milik kabupaten Sorong saja, namun milik bersama maka teman-teman Bupati/Walikota harus merubah image,  bahwa semua dituntut untuk harus berkontribusi sebagai instrumen atau lokomotif percepatan pembangunan perekonomian di tanah Papua,”ujarnya.


Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. (FOTO : iNewsSorong.id - MEWA).

 

 

Musa’ad mengatakan pihak pemerintah saat ini tengah berupaya mengoptimalkan KEK Sorong sebagai pusat perekonomian di tanah Papua. Untuk itu dirinya akan mengkampanyekan KEK Sorong kepada seluruh kepala daerah se-tanah Papua.

"Dalam waktu dekat juga saya akan kampanyekan KEK kepada teman-teman kepala daerah se-tanah Papua, kalau instrumen percepatan perekonomian ada tiga yang sudah legal yaitu KEK Sorong, kawasan industri Bintuni, berikut kawasan industri Fakfak, kemudian rencana Industri Pertanian Merauke," tegasnya.

Untuk itu, Musa’ad berharap semua pihak dapat menyamakan presepsi agar dan dapat berkontribusi agar dapat mewujudkan kesejahteraan melalui sumber daya alam dengan meningkatkan sumber daya manusia.

Plt Kepala Biro Investasi Kerjasama dan Komunikasi Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Bambang Wijanarto, menjelaskan tugas pokok Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus adalah melakukan evaluasi dan memastikan apakah KEK dapat terus berjalan.

"Pertama kita melihat kinerja investasinya serta penciptaan tenaga kerja secara berkala seterusnya dilakukan evaluasi, khusus kota Sorong KEK adalah satu-satunya dan tantangan terbesar yaitu realisasi investasi, siapa investor yang betul-betul akan masuk kemudian merelasikan," terangnya.

Bambang mengaku, pemerintah tentunya sangat mendukung adanya investasi yang masuk di Kawasan ekonomi khusus dengan memberikan sejumlah kemudahan dan memberikan kebijakan-kebijakan penting guna optimalisasi KEK Sorong.

“ Kalau ada investor yang masuk akan diberikan pembebasan biaya masuk, penangguhan biaya masuk bahan baku, Kemudian dukungan dari pemerintah Pusat berupa jalan akses masuk kota Sorong menuju KEK.”jelasnya.


Plt Kepala Biro Investasi Kerjasama dan Komunikasi Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Bambang Wijanarto saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. (FOTO : iNewsSorong.id - MEWA). 
 
 

Bambang mengungkapkan, sinergi semua pihak dalam hal ini pemerintah daerah dengan seluruh perangkat yang ada sangat dibutuhkan.

“ Waktu lalu sudah ada investor mau masuk tetapi masih terkendala. Ada yang tidak sesuai, maka diharapkan semua sama-sama bersinergi mulai dari pemerintah daerah bahkan kami pusat sudah pasti komitmen. Mari semua sama-sama kita mengawal agar KEK Sorong dapat segera menarik investor. Dimana kita akan pastikan dulu kebutuhan mereka apa, lalu akan dikawal berdasarkan investasi," pungkasnya.

“ Terkait batas waktu ijin operasi KEK akan segera dilakukan evaluasi, kemudian dikasih waktu 1 tahun, mudah-mudahan Juni akhir atau Juli awal terjalin kerjasama yang baik untuk menarik investasi,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Eksa Musa'ad dalam sambutannya menjelaskan rapat koordinasi perekonomian ini merupakan forum yang penting dan strategis untuk bersama menyatukan pandangan, kemudian juga menentukan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, bersinergi dalam rangka mendorong perekonomian Papua Barat Daya menjadi maju.

Menurut Eksa, Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi SDA yang sangat melimpah, baik komperatif maupun kompetitif di berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan potensi kelautan perikanan dan pariwisata, pertambangan dan potensi lainnya yang tentunya perlu didorong untuk kemudian ditingkatkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

"Rapat koordinasi ini tentunya menjadi bagian penting untuk menyusun strategi bagaimana membangun potensi itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya," jelas dia saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi perekonomian tersebut.

Eksa mengakui bahwa ketika provinsi ini belum terbentuk dan masih satu dengan Provinsi Papua Barat, pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi. Namun setelah pisah dari Papua Barat menjadi daerah otonomi baru pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mengalami penurunan kurang lebih 1,82 persen.

Mencermati pertumbuhan ekonomi di PBD kurang lebih 1,82 persen dengan sektor pendukung bersumber dari sisi pengolahan dan perdagangan, maka tentunya pemanfaatan SDA sebagai modal utama penentu lajunya pertumbuhan ekonomi di provinsi ke-38 ini.

"Saya kira dengan mencermati pertumbuhan ekonomi kota 1,82 persen, saya berharap potensi SDA yang ada ini terus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya," kata dia.

Salah satu strategi yang menjadi hal penting untuk mendukung percepatan optimalisasi pengelolaan SDA adalah sinergi dan kolaborasi baik pemerintah provinsi hingga kabupaten kota maupun sektor swasta di provinsi ini.

"Maka pada forum strategis ini saya minta kepada seluruh mitra, mari kita bersama membangun pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi SDA," kata dia.

 

 

Editor : Chanry Suripatty

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut