Tim KPK Diminta Berikan Informasi Ihwal Kedatangan ke Papua Agar Disambut Keluarga Lukas Enembe

JAYAPURA, iNewsSorong.id - Rencana kedatangan tim dokter, penyidik serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Jayapura untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe hingga saat ini belum ada kepastian. 

Tim Pengacara Lukas Enembe mengatakan akibat padatanya agenda internal KPK maka pemeriksaan terhadap Lukas Enembe hingga saat ini masih ditunda. 

Baca Juga

Mendagri Tunjuk Cliff Agus Japsenang Sebagai Penjabat Bupati Sorong

“Sampai saat ini belum ada kabar resmi yang kami dapat terkait kapan tim dokter independen dan Ketua KPK kapan datang ke Papua dan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur. Termasuk secara formil belum ada telepon atau pemberitahuan langsung kepada kami selaku kuasa hukum,” ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe, Roy Rening kepada wartawan di Jayapura, Minggu (30/10/2022). 

Menurut Roy dari hasil koordinasi mereka bersama pihak KPK disampaikan langsung bahwa Ketua KPK bersama dengan tim dokter independen yang dipercaya mereka akan datang ke Papua.

Menurutnya kedatangan mereka dalam rangka pemeriksaan dan juga mengecek langsung kondisi kesehatan Lukas Enembe. 

Baca Juga

KPK Periksa Sejumlah Pejabat di Papua Barat Daya, Ada Nama Goerge Yarangga Mantan Pj Walikota Sorong

“Kemungkinan ada kesalahan teknis dari KPKnya. Seperti contoh Jumat lalu ada pelantikan salah satu Wakil Ketua KPK. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan ditunda,” ungkap Roy Rening. 

Ia juga menilai lantaran adanya rencana kedatangan tim dokter independen yang di utus KPK, hingga dilakukan pencocokan waktu yang pas untuk hadir ke Jayapura. 

“Saya hanya berandai-andai saja. Kalau tim KPK bersama penyidik datang. Maka itu akan berbarengan waktunya dengan tim dokter independen. Nah karena tim dokter ini masing-masing punya kesibukan, jadi perlu pencocokan waktu yang tepat,” ucapnya. 

Baca Juga

Sekda Clif Japsenang Ditunjuk Jabat Plh Bupati Sorong Pasca Yan Mosso Ditetapkan Sebagai Tsk KPK

Sementara itu, Aloysius Renwarin salah satu anggota tim kuasa hukum Lukas Enembe berharap apabila Ketua KPK bersama timnya datang ke Jayapura, seyogyannya memberikan informasi terlebih dahulu. Ia berharap mereka tidak datang secara tiba-tiba. 

anggota Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua, Aloysius Renwarin S.H. saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Jayapura, Minggu (30/10/2022) (Foto: iNewsSorong.id/CHANRY ANDREW)

“Tadi itu keluarga menyampaikan kepada kami. Kalau KPK datang bersama timnya agar terlebih dahulu disampaikan kepada kami selaku tim pengacara yang diberikan rekomendasi oleh keluarga,” katanya. 

Baca Juga

Operasi Senyap KPK Ciduk Pj Bupati Sorong, Penyidik Temukan Uang Miliaran Rupiah dan Jam Mewah

Ia tidak ingin apabila Ketua KPK bersama tim datang ke Jayapura tidak disambut. Hal itu dikatakannya lantaran Ketua KPK adalah pejabat negara sehingga perlu dilakukan penyambutan. 

“Kenapa kami minta diberitahukan. Itu agar kami ada persiapan untuk menyambut. Jadi tidak boleh datang tiba-tiba. Itu pesan keluarga kepada kami,” tegasnya. 

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK bakal memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Jayapura, Papua. Pimpinan KPK bakal ikut.

Baca Juga

Beredar Pakta Integritas Menangkan Capres Ganjar Pranowo, Ada Tandatangan Pj Bupati Sorong

"Kunjungan KPK dan IDI ke Papua akan dijadwalkan segera, dengan turut serta pimpinan KPK guna melakukan tugas pokok dan fungsi KPK dengan memperhatikan ketentuan UU," kata Alexander Marwata kepada wartawan, Senin (24/10/2022).

Alexander mengatakan tim dokter IDI dan Pimpinan KPK bakal datang ke Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) Lukas Enembe yang telah menjadi tersangka. Dia menjamin mengatakan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe bakal dilakukan tim IDI.

"KPK memfasilitasi pemeriksaan kesehatan saudara LE (Lukas Enembe) sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK," tuturnya.

Editor : Chanry Suripatty