AIMAS, iNewsSorongraya.id – Arus modernisasi yang tak terbendung kini menjelma menjadi ancaman serius bagi kelangsungan budaya masyarakat adat di Tanah Papua. Derasnya penetrasi budaya luar secara perlahan mengikis tradisi leluhur dan bahasa ibu yang selama ini menjadi jati diri masyarakat adat, tak terkecuali bagi 52 suku yang mendiami wilayah adat Domberay di semenanjung Kepala Burung. Merespons kondisi kritis tersebut, sebanyak 30 pemuda-pemudi dari berbagai wilayah adat Domberay berkumpul di Rumah Etnik Papua, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (5/8/2026). Mereka mengambil langkah taktis melalui Jambore Pemuda Adat Domberay 2026, sebuah inisiatif independen untuk menyelamatkan warisan budaya yang terancam punah.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Domberay Creative Project (DCP) bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini bukan sekadar seremoni pelestarian. Forum ini dirancang sebagai ruang transfer pengetahuan krusial, di mana para tetua adat dan penutur budaya secara langsung mewariskan ritual serta tradisi lokal kepada generasi penerus.
"Kegiatan ini kami maksudkan sebagai jembatan mewariskan budaya, tradisi, dan ritual adat dari para tetua kepada generasi muda penerus di tanah Papua, khususnya wilayah adat Domberay. Kami harap kita bisa kembali merekoleksi dan menumbuhkan nilai-nilai adat budaya yang mungkin mulai dilupakan atau bahkan kehilangan identitasnya," ujar Ketua Pelaksana DCP, Andrey Maryen.
Sikap kemandirian menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan jambore ini. Seluruh proses kepanitiaan dan produksi acara dikendalikan penuh oleh pemuda-pemudi asli Papua. Kemandirian ini menegaskan pesan kuat bahwa generasi muda Papua tidak hanya menjadi objek pelestarian, melainkan subjek aktif yang mampu berdiri di kaki sendiri dan menjadi tuan di tanahnya sendiri.
Ancaman Modernisasi dan Dislokasi Budaya
Tiga puluh pemuda adat Domberay berkumpul di Rumah Etnik Papua untuk merekoleksi tradisi leluhur yang terancam punah dalam Jambore 2026.
Kekhawatiran akan lunturnya identitas budaya Papua bukanlah tanpa alasan. Berbagai riset akademis menunjukkan bahwa modernisasi telah memicu fenomena "dislokasi budaya" di kalangan masyarakat adat. Elemen-elemen tradisional yang mendalam mulai terputus atau tergeser oleh gaya hidup instan dan nilai-nilai baru yang lebih dominan.
Di wilayah adat Domberay—yang meliputi Sorong, Manokwari, Raja Ampat, hingga Maybrat—dampak ini sangat terasa. Sebagai contoh, penelitian terhadap Suku Maya di Kabupaten Raja Ampat mengungkapkan bahwa masuknya pengaruh budaya luar melalui sektor pariwisata telah membuat generasi muda lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Banyak dari mereka bahkan tidak lagi memahami bahasa daerahnya sendiri.
Ancaman kepunahan bahasa daerah ini menjadi indikator paling nyata dari krisis identitas. Data Balai Bahasa Provinsi Papua mencatat bahwa dari 428 bahasa lokal di Tanah Papua, empat bahasa telah dinyatakan punah dan 11 lainnya berada dalam status terancam punah. Ironisnya, dua di antara bahasa yang terancam punah tersebut—yakni bahasa Moi dan Mansim Borai—berasal dari suku-suku yang bermukim di wilayah adat Domberay.
Prosesi ritual adat menandai pembukaan Jambore Pemuda Adat Domberay 2026 di Rumah Etnik Papua, Kabupaten Sorong, Rabu (5/8/2026).
Kondisi ini semakin diperparah oleh pergeseran demografis. Data kependudukan Provinsi Papua Barat Daya per awal 2026 menunjukkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) kini menjadi minoritas di wilayahnya sendiri, dengan persentase 48,2 persen (296.210 jiwa) berbanding 51,8 persen (318.205 jiwa) penduduk non-OAP. Di Kota Sorong, proporsi OAP bahkan menyusut hingga menyentuh angka 27 persen. Perubahan komposisi penduduk dan tingginya tingkat perkawinan campur turut mempercepat laju polarisasi bahasa dan transformasi budaya lokal.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan menyadari bahwa upaya pemajuan kebudayaan tidak dapat berjalan secara sepihak. Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan RI, Dr. Julianus Limbeng, M.Si., menekankan pentingnya sinergi lintas pihak dalam menjaga kekayaan budaya Papua.
"Tanpa keterlibatan pemuda sebagai pemegang tongkat estafet, kekayaan budaya yang luar biasa di Tanah Papua ini sulit bertahan. Melalui jambore ini, para pemuda tidak hanya menimba pengalaman, tetapi juga memetakan potensi budaya sebagai aset berharga untuk identitas sekaligus kesejahteraan ekonomi masyarakat," kata Julianus.
Dukungan serupa datang dari pemerintah daerah setempat. Staf Ahli Bupati Sorong, Marthen Nebore, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kolaborasi antara pemuda adat dan pemerintah merupakan kunci untuk menggali kearifan lokal yang selama ini belum terekspos secara maksimal.
"Melalui kebudayaan dan nilai adat, kita menunjukkan identitas diri kita. Banyak potensi daerah yang belum terangkat dan ini bisa kita kembangkan bersama menjadi aset yang membanggakan," tutur Marthen.
Rangkaian Jambore Pemuda Adat Domberay 2026 akan berlangsung hingga 10 Agustus 2026 di Rumah Etnik Papua, yang diisi dengan agenda penguatan kapasitas seperti workshop budaya, sesi storytelling, dan pelatihan dokumenter. Acara ini akan ditutup pada malam puncak di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Perkantoran Wali Kota Sorong, pada 11 Agustus 2026, yang direncanakan dihadiri oleh Wakil Menteri Kebudayaan RI. Momentum ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan kesadaran budaya generasi muda Papua di tengah gempuran zaman.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
