Menurut Nancy, polemik yang tidak dijelaskan secara terbuka dapat membentuk persepsi negatif terhadap RSUD John Piet Wanane. Persoalan tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi upaya rumah sakit memenuhi persyaratan akreditasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya.
“Kami tidak menginginkan permasalahan internal yang berkembang di ruang publik menimbulkan persepsi negatif terhadap RSUD John Piet Wanane,” ujarnya.
Ia berharap persoalan itu tidak berdampak terhadap proses pengembangan rumah sakit, termasuk pemenuhan persyaratan akreditasi menuju Rumah Sakit Tipe B.
Sorotan DPR tersebut menempatkan manajemen RSUD JP Wanane pada tuntutan yang lebih besar. Rumah sakit tidak hanya harus menghadapi proses hukum sesuai ketentuan, tetapi juga wajib memastikan setiap keputusan kepegawaian memiliki dasar administrasi yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
