TIMIKA, iNewssorongraya.id – Gubernur Elisa Kambu mengkritik kebijakan penguncian persentase penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai membuat pembangunan daerah tidak efektif.
Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Elisa meminta pemerintah pusat memberi fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola Dana Otsus sesuai kebutuhan paling mendesak.
“Kami tetap setuju untuk mandatory, tapi mandatory tidak boleh dikunci dengan angka,” kata Elisa, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, pengaturan penggunaan anggaran dengan formula persentase tetap seperti 30 persen atau 50 persen justru membuat program pembangunan tidak berjalan optimal.
“Kalau mandatory itu dikunci dengan angka, maka ini akan menjadi rembesan yang terbuang begitu saja dan tidak ada yang kelihatan,” ujarnya.
Elisa menjelaskan daerah lebih memahami kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Karena itu, pemerintah daerah meminta kewenangan lebih luas untuk menentukan distribusi anggaran sesuai kondisi lapangan.
“Tidak usah dikunci 30 persen atau 50 persen, tapi kami menggunakan sesuai kebutuhan yang mendesak. Itu baru bisa ada yang kelihatan,” katanya.
Ia menilai pendekatan yang terlalu birokratis justru memperlambat percepatan pembangunan Papua yang selama ini menjadi agenda nasional melalui kebijakan Otonomi Khusus.
Forum di Timika menghasilkan “12 Komitmen Timika” yang salah satunya menekankan penguatan implementasi Otsus dan pengawasan penggunaan Dana Otsus secara tepat sasaran dan akuntabel.
Selain itu, para kepala daerah Papua juga bersepakat mengawal percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas bersama menuju Indonesia Emas 2045.
Elisa menegaskan fleksibilitas anggaran menjadi kunci agar pembangunan di Papua dapat berjalan lebih nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Sepanjang dikunci dengan angka dan prosentase, mohon maaf, itu tidak akan ada yang kelihatan,” tegasnya.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
