WAISAI, iNewssorongraya.id — Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Raja Ampat melontarkan kritik terbuka terhadap kunjungan kerja Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, ke Raja Ampat karena dinilai tidak melibatkan guide lokal resmi sebagai bagian penting ekosistem wisata.
Ketua DPC HPI Raja Ampat, Ferdinan Dimara, menyebut pihaknya kecewa lantaran tidak memperoleh akses maupun informasi yang jelas mengenai agenda kunjungan Menteri selama berada di Raja Ampat pada 11–12 Mei 2026.
“Kami sangat kecewa karena kunjungan Ibu Menteri ke Raja Ampat tidak terinformasikan dengan baik kepada kami para pelaku wisata, khususnya HPI sebagai organisasi guide resmi,” ujar Ferdinan.
Dalam dokumen itinerary kunjungan kerja Menteri Pariwisata, agenda resmi lebih banyak diisi pertemuan dengan unsur pemerintah daerah, visitasi destinasi wisata, dan peninjauan rencana pembangunan marina di Sorong.
Pada hari kedua kunjungan, Menteri Pariwisata dijadwalkan mengunjungi Geosite Piaynemo dan Desa Wisata Arborek dengan agenda “interaksi dengan pengunjung” serta “taping konten kunker”.
Meski demikian, HPI menilai tidak adanya ruang dialog dengan guide lokal merupakan kehilangan momentum besar bagi pemerintah pusat untuk memahami kondisi riil sektor wisata Raja Ampat.
Ferdinan menegaskan, pramuwisata memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Guide HPI yang memiliki sertifikasi nasional adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Kami yang memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan tentang daerah dan budaya lokal,” katanya.
Menurut dia, apabila diberi kesempatan bertemu Menteri Pariwisata, pihaknya ingin menyampaikan berbagai persoalan mendasar, termasuk standar kepemanduan, tata kelola objek wisata, hingga perlindungan terhadap keterlibatan guide lokal resmi.
“Kami selama ini selalu menyuarakan bahwa siapa pun yang datang ke Raja Ampat sebaiknya menggunakan guide lokal. Tapi justru ketika Kementerian Pariwisata datang, tidak ada pendampingan dari guide HPI,” tegasnya.
Kondisi itu, kata Ferdinan, berpotensi menjadi preseden buruk bagi lembaga lain yang berkunjung ke Raja Ampat tanpa melibatkan pemandu wisata resmi daerah.
Ia juga membandingkan pola kunjungan tersebut dengan agenda kenegaraan sebelumnya saat Wakil Presiden RI datang ke Raja Ampat. Dalam kunjungan itu, seluruh komunitas wisata disebut dilibatkan secara aktif.
“Waktu Wakil Presiden datang, seluruh komunitas pariwisata dikumpulkan, mulai dari HPI, asosiasi homestay, pelaku speedboat, komunitas sepeda hingga ASITA. Tapi saat Menteri Pariwisata datang justru tidak ada ruang khusus untuk kami,” ujarnya.
Dalam itinerary kunjungan Menteri Pariwisata yang didapatkan iNews, sejumlah pejabat daerah memang tercatat hadir, mulai dari Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat, hingga perwakilan sejumlah OPD terkait. Namun, nama organisasi komunitas pariwisata lokal tidak tercantum dalam daftar peserta resmi.
Ferdinan menduga persoalan tersebut dipicu lemahnya koordinasi antara protokoler kunjungan dan pemangku kepentingan lokal.
“Kami berharap ke depan komunikasi bisa lebih baik sehingga komunitas pariwisata di Raja Ampat dapat dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pariwisata Indonesia,” pungkasnya.
Sampai saat ini, pihak Kementerian Pariwisata belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik komunitas wisata Raja Ampat tersebut.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
