KAWEI, iNewssorongraya.id – Gelombang penolakan terhadap pencabutan izin operasi tambang PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di Pulau Kawei, Raja Ampat, makin meluas. Kamis (12/6/2025), ratusan karyawan dan masyarakat adat memblokade Pulau Wayag dan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor perusahaan, menuntut pemerintah pusat mencabut kembali keputusannya.
Aksi ini dipicu pencabutan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat oleh pemerintah, termasuk PT KSM. Masyarakat menilai, keputusan itu merugikan dan mengancam kesejahteraan warga, khususnya suku adat Kawei yang selama ini mendapat kompensasi langsung dari aktivitas pertambangan.
“Sebelum perusahaan tambang ini beroperasi, kami seperti bukan pemilik tanah ini. Tapi sejak ada PT Kawei, anak-anak kami dijamin hingga kuliah, kami punya penghasilan tetap. Setiap bulan, kami menerima bantuan, bahkan sampai Rp 20 juta per keluarga,” tegas Vony Ayello, tokoh masyarakat Pulau Kawei saat menyampaikan aspirasinya.
Dalam aksi yang berlangsung damai itu, warga membawa papan aspirasi dan secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka. Mereka menilai keberadaan PT KSM telah membawa dampak positif secara ekonomi, sosial, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sebagaimana isu yang beredar.
Warga masyarakat suku Kawei saat melakukan aksi demo tolak pencabutan IUP.
Benny, salah satu karyawan asli Papua (OAP), menegaskan bahwa PT KSM telah membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan pemuda lokal, meski hanya berbekal ijazah SMA atau bahkan lebih rendah.
“Kami hanya pakai dua surat: KTP dan KK. Tanpa PT KSM, kami menganggur. Sekarang kami bisa bantu keluarga. Kami mohon kepada Bapak Presiden, tolong kembalikan izin perusahaan ini. Apa yang akan kami sampaikan kepada anak-anak kami besok saat pulang ke rumah?” katanya penuh haru.
Masyarakat adat Suku Kawei, Raja Ampat saat melakukan aksi demo damai.
Petrus Burdam, warga lainnya, menyebut bahwa industri pariwisata selama ini tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adat. Menurutnya, isu pencemaran akibat tambang adalah hoaks.
“Laut kami tidak merah, terumbu karang kami tidak hancur. Silakan datang lihat langsung. Jangan putuskan dari Jakarta tanpa bicara dengan pemilik hak ulayat,” serunya lantang.
Warga suku Kawei, saat menyampaikan orasinya dalam demo menolak pencabutan IUP PT. KSM oleh Pemerintah
Oto Ruben Dimalauw dari Kampung Salio bahkan menuding keputusan pemerintah bersifat diskriminatif. Ia mempertanyakan mengapa hanya PT KSM yang ditutup, sedangkan perusahaan lain seperti PT Gag Nikel tetap beroperasi.
“Kalau mau adil, tutup semua. Jangan pilih-pilih. Cabut izin jangan sepihak,” tegasnya.
Warga suku Kawei, saat menyampaikan orasinya dalam demo menolak pencabutan IUP PT. KSM oleh Pemerintah
Seorang ibu rumah tangga yang ikut aksi menyatakan bahwa sejak kehadiran PT KSM, hidup mereka berubah drastis. Ia mengaku bisa memenuhi kebutuhan keluarga berkat kompensasi yang masuk ke rekening setiap bulan.
“Dulu kami tidak bisa sekolahkan anak. Sekarang anak kami kuliah, orang sakit dibantu. Pariwisata tidak pernah perhatikan kami. Kami mohon, buka kembali tambang PT Kawei,” pintanya.
Salah satu karyawan, saat menyampaikan orasinya dalam demo menolak pencabutan IUP PT. KSM oleh Pemerintah
Warga Kawei kompak menuntut pemerintah—termasuk Presiden RI, Menteri ESDM, Menteri KLHK, dan Menteri Kelautan dan Perikanan—untuk segera meninjau ulang pencabutan izin PT KSM. Mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut telah mencabut sumber penghidupan masyarakat adat.
“Kami tidak minta lebih. Kami hanya minta agar kehidupan yang sudah baik ini tidak dihancurkan,” pungkas Vony Ayello.
Editor : Hanny Wijaya
Artikel Terkait
