Ratusan masyarakat adat bersama karyawan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) menggelar unjuk rasa di area base camp perusahaan yang terletak di Pulau Kawe, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Kamis (12/6/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KSM oleh pemerintah pusat.
Masyarakat adat yang tergabung dari empat marga besar—Arampele, Ayelo, Daat, dan Ayei—menyuarakan keberatan mereka karena menilai kehadiran perusahaan tambang nikel yang mulai beroperasi pada 2023 itu telah membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan di wilayah mereka.
Melalui aksi ini, warga adat menegaskan bahwa keputusan pencabutan izin dinilai tidak mempertimbangkan suara pemilik hak ulayat yang merasakan manfaat pembangunan dan ekonomi dari aktivitas pertambangan.
Editor: Hanny Wijaya
Back
