Hadiri Pra Musrembang : Bupati Raja Ampat Soroti Pengurangan Kewenangan Daerah Akibat Desentralisasi

SORONG, iNewssorongraya.id – Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyoroti dampak kebijakan desentralisasi yang dinilai mengurangi kewenangan daerahnya dalam pengelolaan sektor strategis. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pra Musrenbang Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Ryilich Panorama Hotel, Kampung Baru, Selasa (11/3/2025).

Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dari lima kabupaten dan satu kota tersebut, Orideko menegaskan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan laut ke tingkat provinsi dan pusat berdampak langsung pada pembangunan serta pengelolaan sektor pariwisata di Raja Ampat. Ia meminta agar kewenangan tersebut dapat dikembalikan ke daerah guna mendukung potensi wisata bahari yang menjadi andalan Kabupaten Raja Ampat.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan ini. Pengelolaan laut sangat penting bagi pembangunan daerah kami, terutama dalam mengoptimalkan sektor pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat,” ujar Orideko.

Rakor ini juga membahas berbagai isu strategis, termasuk kebijakan pendidikan gratis dan peningkatan layanan kesehatan yang menjadi prioritas Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Dalam kesempatan tersebut, kepala daerah lainnya juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk permasalahan banjir di Kota Sorong dan minimnya fasilitas kesehatan.

Dengan adanya Rakor Pra Musrenbang ini, para kepala daerah berharap agar kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya dapat lebih mengakomodasi kebutuhan daerah, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya secara efektif.

Editor : Hanny Wijaya