Jakarta, iNewssorongraya.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). Penahanan Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan ini langsung memicu reaksi keras dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tak hanya mengecam langkah KPK, Megawati juga mengeluarkan instruksi mendadak yang mengejutkan dunia politik nasional.
Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka menuju retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Bahkan, mereka yang telah berada dalam perjalanan diminta segera menghentikan perjalanannya dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang. Bagi yang sudah dalam perjalanan, segera berhenti dan menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum,” demikian isi instruksi tersebut yang dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
PDIP Menilai Hasto Dikriminalisasi
Langkah Megawati ini dianggap sebagai bentuk protes keras terhadap penahanan Hasto Kristiyanto. PDIP menuding KPK telah melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen mereka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Partai berlambang banteng moncong putih itu melihat tindakan KPK sebagai bentuk intervensi politik yang bertujuan melemahkan PDIP menjelang pemilu dan berbagai agenda politik nasional.
“Mencermati dinamika politik nasional, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di KPK,” demikian bunyi surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati.
Ketegangan antara PDIP dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun semakin meruncing akibat peristiwa ini. Sikap Megawati yang tegas dan instruksi yang bersifat mendesak menunjukkan bahwa PDIP tidak tinggal diam terhadap langkah hukum yang mereka anggap sarat kepentingan politik.
Tanda Ketegangan Politik Kian Meningkat
Instruksi Megawati ini juga mencerminkan eskalasi ketegangan antara PDIP dan pemerintah. Retret yang diadakan oleh Kemendagri semula dianggap sebagai bagian dari konsolidasi kepala daerah, tetapi kini dipandang oleh PDIP sebagai langkah yang perlu diwaspadai. Dengan penahanan Hasto, PDIP semakin curiga terhadap dinamika politik yang berkembang dan memilih untuk menarik diri dari agenda yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai.
Sikap keras Megawati ini menjadi sinyal kuat bahwa PDIP tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan politik yang mereka nilai tidak adil. Langkah selanjutnya dari partai terbesar di parlemen ini pun menjadi perhatian utama publik dan para pengamat politik.
Apakah PDIP akan mengambil langkah hukum terhadap KPK? Bagaimana respons pemerintah terhadap sikap tegas Megawati? Situasi politik nasional kini memasuki babak baru yang semakin panas.
Editor : Chanry Suripatty
Artikel Terkait
